Petani Kopi Menggugat Tagih Janji DPRK Bener Meriah Terkait Qanun Kopi

Petani Kopi Menggugat Tagih Janji DPRK Bener Meriah Terkait Qanun Kopi

REDELONG-Beberapa waktu lalu, tepatnya 13 Maret 2021, Petani Kopi Menggugat (PKM) Bener Meriah kembali menagih janji dan keseriusan pihak Legislatif (DPRK) Kabupaten Bener Meriah terkait kejelasan Qanun kopi.

Nasri Gayo kepada analisisnews.com menjelaskan, pihaknya memberikan kesempatan waktu kepada legislatif beberapa minggu belakangan untuk mengurusi persoalan petani kopi Kabupaten Bener Meriah.

“Tanggal 13 Maret kami dari PKM (petani kopi Menggugat) kembali meminta keseriusan pihak legislatif agenda pembahasan Qanun kopi, hal ini sesuai dengan komitmen rekan-rekan untuk memberikan waktu kepada angota legeslatif untuk serius mengurusi persoalaan petani kopi kabupaten Bener Meriah,” kata Nasri melalui whatsApp, Rabu (17/03/2021).

Nasri menambahkan, selama tiga bulan ini pihaknya telah menunggu dan menahan diri untuk tidak melangsungkan kegiatan aksi bersama seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

“Hampir 3 bulan kami menahan diri agar tidak melakukan kegiatan aksi bersama, walaupun ada dugaan bahwa kami diam karena kami sudah dapat sesuatu semua ilusi yang digunakan oleh beberapa orang yang belum akhil baligh,”tegas Nasri.

Sementara itu, Mahya Abadi juga memberikan komentar terkait hal ini. Mewakili rekan-rekannya, dirinya menyampaikan informasi awalnya Qanun kopi di gagas oleh pihak eksekutif.

“Karena desakan rekan-rekan, maka Qanun kopi hak inisiatif eksekutif kabupaten Bener Meriah, entah bagaimana ceritanya Qanun kopi di coba menjadi inisiatif pihak legislatif provinsi,” tegasnya.

Lalu, lanjutnya, pihaknya kembali lagi menjadi usulan beberapa Kabupaten lalu pulang lagi menjadi inisiatif legislatif kabupaten Bener Meriah. Ia melanjutkan bahwa aneh bin ajaib, hal ini hanya bisa di anggap menjadi obat penenang utuk PKM, namun tiba-tiba mucul draft tata kelola kopi entah perbub atau Qanun oleh bupati.

“Sehinga proses pembuatan Qanun kopi molor hampir 4 bulan lamanya tanpa progres yang penting hanya sebatas diskusi dan narasi. Sepengetahuan kami, untuk persiapan membuat qanun kopi sudah disiapkan anggaranya tapi kok aneh tahapan rancangan/kerangka qanun kopi belum ada bayangan sama sekali,” tambah putra Delung tersebut.

Diakhir penyampaiannya Mahya menerangkan, sejauh ini anggaran untuk Qanun kopi sudah di alokasikaan, namun menurutnya tahapan rancangan Qanun masih di titik nol tegas Mahya Abadi.

Sementara itu Ketua DPRK Bener Meriah, Muhammad Saleh saat dihubungi media ini belum memberikan penjelasan terkait Qanun kopi tersebut karena dirinya sedang ada kegiatan. (Ril/Junaidi)