BLANGPIDIE-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Meulaboh, Rabu (24/3/2021) menggelar forum komunikasi pemangku kepentingan utama dan kemitraan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) semester I tahun 2021. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT, Sekda Drs Thamrin, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar, Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti serta sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Mahmul Ahyar dalam kesempatan tersebut mengatakan, forum ini sebagai langkah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang optimal. Karenanya BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh termasuk BPJS Kesehatan Abdya terus membangun sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting dilakukan karena sebagai upaya untuk menyinergikan kembali pemahaman dalam mendukung Program JKN-KIS. Sesuai instruksi presiden, guna berlangsungnya Program JKN-KIS maka para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah wajib mendukung program yang disebut dengan strategis nasional dimaksud. BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, baik dari lintas sektoral, organisasi, lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program JKN-KIS. Seluruh stakeholder harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN-KIS.
“Kami terus mengupayakan BPJS Kesehatan terus membangun sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN-KIS. Melalui forum ini akan ada penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerja sama yang strategis, untuk tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN–KIS,” ujarnya didampingi Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Yumiarti disela-sela kegiatan.
Sementara itu, Sekda Abdya Drs Thamrin mengatakan, pada hakikatnya Pemkab Abdya mendukung sepenuhnya Program JKN-KIS. Terkait beberapa kendala yang disampaikan seperti masih tingginya rasio rujukan di Puskesmas dalam Kabupaten Abdya secara teknis akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan belum teregistrasinya aparat desa yang saat ini masih menunggu arahan dari Gubernur Aceh.
“Pemkab Abdya sudah menganggarkan sebesar Rp.1,2 miliar dan semua teknis disesuaikan dengan regulasi serta telah dijalankan oleh instansi terkait yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Abdya,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, kesempatan tersebut erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan publik yang menjadi fokus pemerintah baik di tingkat pusat sampai daerah. Para pemangku kepentingan yang hadir pada forum dimaksud juga memiliki perannya masing-masing, seperti dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS sesuai dengan fungsinya baik itu penyediaan data maupun anggaran. Terlepas dari hal itu, dia berharap ada tindak lanjut yang hasilnya pun dapat terukur bagi Program JKN-KIS.(ag)
