Larang Wartawan Meliput, Ketua PWI Abdya Sesalkan Sikap DPRK

Larang Wartawan Meliput, Ketua PWI Abdya Sesalkan Sikap DPRK
Foto: analisisnews.com/agus KETERANGAN PERS: Ketua PWI Abdya, Drs H Zainun Yusuf (kemeja biru) didampingi Sekretarisnya Syafrizal ZA SH saat memberikan keterangan pers terkait pelarangan sejumlah wartawan meliput RDP Komisi B DPRK Abdya dengan Distanpan setempat, Kamis (25/3/2021)

BLANGPIDIE-Ketua PWI Aceh Barat Daya (Abdya), Drs H Zainun Yusuf, Kamis (25/3/2021) menyesalkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat yang melarang wartawan dari sejumlah media meliput Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah pupuk bersubsidi yang digelar, Rabu (24/3/2021) di gedung dewan setempat bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya.

Didampingi Sekretaris PWI Abdya, Syafrizal ZA SH dia mengatakan, rapat tersebut merupakan hal penting dan harus dipublikasi agar masyarakat mendapatkan informasi jelas mengenai banyaknya petani yang tidak terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Tindakan anggota dewan dalam hal ini Komisi B DPRK yang melarang awak media mempublikasikan kegiatan dewan itu merupakan bukti akan ketidakpahaman tentang fungsi dan tugas wartawan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Kesan tertutup yang dipertontonkan oleh dewan kepada awak media itu, menimbulkan banyak dugaan kalau ada sesuatu yang disembunyikan dalam pembahasan tersebut.

“Tindakan seperti ini menurut saya juga aneh karena seharusnya dewan berterima kasih kepada pers karena kegiatan dewan bisa dipublis ke masyarakat. Tapi justru sebaliknya RDPnya tertutup. Apa memang ada mufakat tertentu antara dewan dengan Distanpan sehingga harus dirahasiakan dan petani tidak perlu tahu,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, peristiwa banyaknya petani tak masuk dalam RDKK merupakan kelemahan jajaran Distanpan ketika melakukan proses pendataan ke lapangan. Kelemahan seperti itu sudah lama terjadi, namun baru mencuat ketika pemerintah memperketat penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Dimana, hanya petani yang terdaftar dalam RDKK saja yang bisa membeli di kios resmi, malah petani tersebut nantinya juga  diberikan kartu. Maka dari itu, solusinya, dewan dalam RDP harus berani meminta Distanpan untuk mendata ulang petani sehingga datanya valid.

Seperti diketahui, sejumlah awak media dilarang masuk untuk meliput kegiatan RDP dan hanya bisa menunggu hingga kegiatan itu usai di tangga menuju lantai dua gedung dewan terhormat tersebut. Bahkan para wartawan baru bisa mendapatkan informasi setelah rapat itu selesai dilaksanakan. Sehingga, sejumlah wartawan dari berbagai media dan lintas organisasi yang bertugas di Abdya, tidak bisa meliput kegiatan RDP secara langsung, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya warga tani. (ag)