RDP DPRK dan Distanpan Abdya Tertutup, Wartawan Dilarang Meliput

RDP DPRK dan Distanpan Abdya Tertutup, Wartawan Dilarang Meliput
Foto: analisisnews.com/agus TIDAK BISA MELIPUT: Sejumlah wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam organisasi yang bertugas di Abdya tidak bisa meliput kegiatan RDP anggota DPRK Abdya dengan pihak Distanpan setempat, Rabu (24/3/2021)

BLANGPIDIE-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Aceh Barat Daya (Abdya), Rabu (24/3/2021), menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) setempat. Informasi yang diterima wartawan, RDP tersebut membahas terkait kisruh penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani. Pelarangan liputan kegiatan RDP antara Komisi B dan Disntanpan Abdya itu disampaikan pihak securty DPRK Abdya. Akibat pelarangan itu, sejumlah wartawan dari berbagai media yang tergabung dalam organisasi yang bertugas di Abdya tidak bisa meliput kegiatan dimaksud. Sementara persoalan yang dibahas tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya warga tani Abdya.

“Informasinya RDP ini tertutup, sehingga awak media dilarang masuk untuk meliput kegiatan,” ungkap Syafrizal ZA SH, salah seorang wartawan media cetak yang bertugas di Abdya.

Lantaran tidak diizinkan masuk untuk liputan, sejumlah jurnalis tersebut terpaksa menunggu di luar ruangan, tepatnya di tangga menuju ke lantai 2 gedung DPRK Abdya sembari menunggu RDP selesai, untuk merencanakan wawancara dengan kalangan dewan dan pihak Distanpan.

“Mau bagaimana lagi, RDPnya tertutup. Kita sangat menghargai apa yang menjadi keputusan mereka,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRK Abdya H Munir H Ubit usai RDP kepada wartawan menyampaikan permohonan maafnya atas nama seluruh anggota DPRK Abdya kepada rekan-rekan media. Hal itu menurutnya merupakan salah komunikasi, sehingga muncul sebutan RDP tertutup.

“Ini RDP umum, tidak tertutup. Ini hanya salah komunikasi saja. Dengan jiwa yang besar, kami minta maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media semua,” tuturnya.

Diakuinya, terjadi kesalahan penyampaian informasi pada saat itu. Pihaknya lupa mengarakan pihak securty agar tidak melarang awak media untuk melakukan liputan kegiatan tersebut. Disebutkan, RDP itu belum ada sebuah kesimpulan yang diperoleh, dikarenakan pihak Distanpan belum mengantongi data ril terkait rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

“Data yang kami terima dari Distanpan belum kongkrit, karena masih ada pemotongan-pemotongan. Makanya, kami memberi waktu pada Distanpan untuk menyempurnakan data tersebut, sebelum digelar RDP lanjutan,” ungkap politis Golkar ini.

Dia juga mengakui memang ada ditemui kejanggalan di lapangan dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi ini. Dicontohkan, antara Kecamatan Babahrot dengan Kecamatan Kuala Batee, luas lahan pertanian penduduk lebih luas di Kuala Batee. Akan tetapi, dalam penyaluran pupuk bersubsidi, kuota pupuk lebih besar di Kecamatan Babahrot. Juga ada beberapa kejanggalan lainnya yang harus segera dibenahi. (ag)