Terkait Penundaan Pilkada, DPRA Wacanakan Jumpai Presiden

Terkait Penundaan Pilkada, DPRA Wacanakan Jumpai Presiden
Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin SSos MSP

BLANGPIDIE-Terkait keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang secara resmi menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) 2022 di Aceh, pihak DPRA diwacanakan akan menjumpai Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin SSos MSP saat silahturahmi dengan sejumlah wartawan di Aceh Barat Daya (Abdya), Sabtu (3/4/2021).

Dikatakan, wacana tersebut disampaikan olehnya merespons keputusan penundaan Pilkada itu meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurutnya, keputusan KIP Aceh menunda tahapan pelaksanaan Pilkada merupakan kebijakan cukup beralasan, mengingat pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021 tidak tersedia anggaran. Namun yang menjadi persoalan dan tantangan besar seluruh pihak mulai dari penyelanggara yaitu KIP, Pemerintah dan DPRA, harus menjelaskan ke publik alasan Pilkada 2022 harus ditunda.

“Pada APBA memang ada disediakan anggaran untuk tahapan Pilkada pada anggaran belanja tidak terduga (BTT), namun persoalannya kita terbentur dengan nomenklatur,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Wacana menjumpai Presiden adalah keputusan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak, sehingga cita-cita Pilkada bisa dilakukan pada 2022 bisa terwujud. Dengan kondisi saat ini pelaksanaan Pilkada di Aceh apakah dilaksanakan 2022 atau 2024, bukan lagi berbicara regulasi atau aturan, namun sudah berbicara keputusan politik. Persoalan anggaran, Presiden bisa saja mengeluarkan peraturan atau keputusan presiden atau Perpu, guna mengucurkan kembali anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilkada 2022 di Aceh. Dia dan anggota  DPRA lainnya tetap berkeinginan Pilkada dilaksanakan 2022, sesuai amanat  UUPA. Namun harus diakui, keputusan Pilkada di Aceh ada di tangan Presiden, sehingga upaya menjumpainya adalah solusi yang tepat.

Pokir Rp. 38 miliar Untuk Abdya

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin SSos MSP menyebutkan besaran anggaran pokok pikiran (Pokir) yang akan dikucurkan di Abdya mencapai Rp.38 miliar yang nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan insfrastruktur serta pemberdayaan. Mengenai kegiatan pemberdayaan tersebut nantinya berupa program bantuan usaha-usaha kecil. Dia menekankan, bantuan pemberdayaan itu tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bantuk barang yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan usaha kecil yang selama pandemi Covid-19 menjadi terganggu.

“Jika dalam bentuk uang tunai, dikhawatirkan uang itu akan disalahgunakan untuk kegiatan lain, bukan untuk memajukan usaha. Jika berupa barang, nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk memajukan usaha,” paparnya saat berkunjung ke Abdya dalam rangka reses.

Sebelumnya, putra asli Abdya ini juga sempat menyerahkan bantuan untuk TPA Annur di Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie yang terbakar beberapa waktu lalu. Bantuan itu disuport Dinas Sosial Aceh, serta sejumlah bantuan tambahan seperti semen dan beberapa bantuan lainnya yang bersumber dari pribadinya sendiri. Dia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk kebutuhan TPA  serta meringankan beban atas musibah dimaksud.(ag)