Ini yang Disampaikan Sekda Bener Meriah Pada Kegiatan Korpri Mengenai Hukum

REDELONG : Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bener Meriah melakukan kegiatan Sosialisasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum bagi Aparatur ASN Anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang dilangsungkan di aula Setdakab setempat, Rabu (14/7/2021).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Haili Yoga, M.Si yang juga sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bener Meriah yang sekaligus menjadi Narasumber dalam acara itu.

“Sosialisasi Pendampingan Bantuan Hukum Bagi ASN”dengan landasan hukumnya yaitu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 39/1999 Tentang HAM. Undang-Undang No. 18/2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 05/2014 tentang ASN, Undang-Undang No. 16/2016 tentang Bantuan Hukum dan PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa KORSA,” kata Sekda mengawali paparannya di hadapan para Anggota Korpri Kabupaten Kopi itu.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, ungkap Sekda, maka regulasi yang menjadi landasan gerak Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum bagi anggota  Korpri khususnya anggota Korpri Kabupaten Bener Meriah ini sebetulnya sudah cukup memadai.

“Tinggal ke depannya  sama-sama mendukung  kinerja dari Lembaga ini, tentunya juga didukung oleh sumber dana yang memadai, SDM pengurus yang mumpuni dan memahami tentang bantuan hukum litigasi maupun non litigasi, serta memiliki program kerja yang jelas dan terukur. Sehingga nantinya Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum bagi anggota Korpri Kabupaten Bener Meriah diharapkan benar-benar eksis dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal,” harap Sekda.

Dilanjutkan oleh Sekda dalam paparannya tentang Bantuan Hukum bagi ASN, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN tertulis bahwa, pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum. Kemudian dalam pasal 106 Ayat (1) Huruf e kembali ditegaskan tentang adanya perlindungan hukum ini. Selain itu, kebijakan perlindungan hukum ini disampaikan pula dalam Pasal 106 Ayat (3) bahwa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf e berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya, terang Ketua DP Korpri Kabupaten Bener Meriah itu.

Tapi Sekda juga mewanti-wanti dan mengingatkan para anggota Korpri harus juga ingat dimana didalam  pasal 87 ayat (2) UU 5/2014 PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Sedangkan prinsip tentang penjatuhan sangsi kata Sekda, ini tidak berlaku surat/non retroaktif sesuai dengan UU No.5/2014 pasal 58 tentang ASN. Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditetapkan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan misal, surat pension, surat meninggal dunia, tambahnya.

Sebagai Narasumber Sekda juga menjelaskan tentang macam-macam Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Litigasi, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Perdata, Pidana, Perkara Badan Peradilan lainnya (M.A), Bantuan Hukum Non Litigasi, Pangaduan Hukum, Konsultasi Hukum dan Advokasi Hukum. Serta pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukum Kementerian, Biro Hukum Pemprov, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan  LKBH Korpri, terangnya.

Kegiatan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bener Meriah melakukan kegiatan Sosialisasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum bagi Aparatur ASN Anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang dilangsungkan di aula Setdakab setempat, Rabu (14/7/2021).

Pada bagian akhir Sekda Drs. Haili Yoga, M.Si dengan jelas menyampaikan,  kalau ingin mendapatkan kepercayaan (trust) dari  masyarakat, maka Aparatur Sipil  Negara (ASN) seluruh anggota Korpri Kabupaten Bener Meriah harus taat hukum dan mampu menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa. 

“Ingat,  reformasi birokrasi yang kita gencarkan bukan slogan semata, tapi bagaimana pemerintahan daerah Bener Meriah ini mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan berintegritas. Dimana aparaturnya bisa  memahami betul tugas dan melaksanakan kewajibannya dengan rasa  penuh tanggung jawab dengan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku,” tegas Haili Yoga menutup pemaparannya.

Sebelumnya Sekretaris Korpri Kabupaten Bener Meriah Syafaruddin, S.KM, M.Si juga melaporkan tujuan dan maksud dilaksanakannya kegiatan itu.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh, Asisten II drh. Sofyan, Asisten III  Armansyah, SE, M.Si, Para Camat,Kabag Hukum , para pengurus Korpri Bener Meriah dan Para Peserta Sosialisasi yang berjumlah 80 orang. (Rel/Jun).