Dilaunching, Rumah DataKU di Kampung KB “SAMARA” Gampong Meunasah Baro

Dilaunching, Rumah Data-KU di Kampung KB “SAMARA” Gampong Meunasah Baro
Sekretaris Perwakilan BKKBN Aceh, Husni Thamrin, SE, MM, melaunching Rumah DataKU di Kampung KB “SAMARA” Gampong Meunasah Baro Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, Rabu (6/10/2021). (Analisisnews.com/Humas BKKBN Aceh)

KOTA JANTHO – Rumah Data Kependudukan atau dikenal dengan Rumah DataKU kembali di launching di Kampung Keluarga Berencana (KB) “SAMARA” Gampong Meunasah Baro Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, Rabu (6/10/2021)

Launching Rumah DataKU tersebut dilakukan Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh, Husni Thamrin, SE, MM. Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat di lingkungan BKKBN Aceh maupun dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak kabupaten Aceh Besar.

Dilaunching, Rumah Data-KU di Kampung KB “SAMARA” Gampong Meunasah Baro
Foto bersama usai launching Rumah DataKU di Kampung KB “SAMARA” Gampong Meunasah Baro Kecamatan Lhoknga Aceh Besar, Rabu (6/10/2021)

Dalam sambutannya, Sekretaris Perwakilan BKKBN Aceh, Husni Thamrin, SE, MM mengatakan Rumah DataKU dilaunching untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data pada masyarakat desa. Selain itu juga membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro.

Selanjugnya, Rumah DataKU juga bertujuan untuk menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sectoral. “Kita berharap dengan adanya rumah Data KU, maka data-data yang ada di desa itu dapat menjadi bahan penentu kebijakan. Jadi data-data itu terintegrasi lintas sektor,” kata Husni Thamrin.

Lebih lanjut, Husni juga mengungkapkan bahwa Rumah DataKU juga berfungsi sebagai pusat informasi kependudukan di tingkat desa. Sebagai penyedia data basis bagi intervensi pembangunan kependudukan  dan juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan kependudukan bagi masyarakat. Di Aceh, sudah seratusan lebih Rumah DataKU dibentuk.

Bangga Kencana

Dalam kesempatan itu, Husni Thamrin juga menyampaikan program-program BKKBN yang dilaksanakan seperti program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi bangsa. Hal itu juga sebagai Amanah UU No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

BKKBN Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari dasarnya atau dari hulunya. Dalam mewujudkan mutu yang berkualitas tersebut, BKKBN Aceh menggandeng berbagai instansi. “Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, tidak hanya BKKBN saja, tetapi perlu kerja sama semua lintas sektor,” ujarnya.

DIkatakannya, BKKBN memberikan pemahaman tentang bagaimana meningkatkan kualitas SMD, seperti sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK) atau yang disebut usia emas. Selain itu tahap merencanakan pernikahan, hingga pemahaman tentang pentingnya pengaturan jarak kelahiran. Hal itu untuk melahirkan generasi yang bermutu.

Seperti diketahui, pada fase ini adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan (270 hari) sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari). Pada periode inilah organ-organ vital  seperti otak, hati, jantung, ginjal, tulang, tangan atau lengan, kaki dan organ tubuh lainnya mulai terbentuk dan terus berkembang.

Dikatakannya, segala perhatian terhadap anak sejak masih dalam kandungan atau masa usia kehamilan bukan hanya tanggung jawab isteri tetapi peran seorang suami sangat diperlukan.

Fase 1000 HPK disebut periode emas karena pada periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat sel-sel otak dan terjadi pertumbuhan serabut-serabut saraf dan cabang-cabangnya sehingga terbentuk jaringan saraf dan otak yang kompleks. Perkembangan otak ini sehingga akan menentukan kualitas manusia dimasa depan.

Perwakilan BKKBN provinsi Aceh juga terus memacu upaya pencegahan stunting di provinsi paling barat Indonesia itu. Hal itu juga sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada Perpres No. 72/2021 Pasal 18, dinyatakan bahwa BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan  stunting di Indonesia.

Amanah yang diberikan tersebut, kemudian BKKBN Aceh terus bekerja keras melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait di Aceh, untuk pencegahan stunting. Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Aceh, juga sangat mendukung program percepatan penurunan stunting yang kini gencar dilakukan BKKBN. (bar)