Dituding Kurang Perhatian, Bupati Jelaskan Polemik Anggaran Koni dan Persada Abdya

Dituding Kurang Perhatian, Bupati Jelaskan Polemik Anggaran Koni dan Persada Abdya
Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH

BLANGPIDIE-Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH, Selasa (12/10/2021) menjelaskan secara rinci terkait polemik kucuran anggaran disektor olahraga yang dikelola oleh Koni Abdya dan klub sepak bola Persada Abdya. Mencuatnya polemik ini bermula dari tulisan di media sosial dan youtube yang menuding Pemkab Abdya kurang perhatian terhadap sektor olahraga. Penjelasan tersebut disampaikan bupati dalam rapat paripurna rancangan qanun APBK 2022 di gedung DPRK menyusul adanya instruksi anggota dewan yang mempertanyakan duduk persoalan terkait dana hibah untuk Koni Abdya.

Dikatakan, tugas pemerintah itu menjelaskan terkait apa yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat agar mereka paham duduk persoalannya. Seperti halnya Pemkab Abdya dituding kurang perhatian mengenai sektor olahraga di media sosial. Terkait hal itu, dia berkewajiban menjelaskan bahwasanya Pemkab Abdya setiap tahun selalu menganggarkan anggaran dalam bentuk hibah kepada organisasi dimaksud. Bentuk hibah yang diberikan juga sama dengan Pramuka, PKK dan KNPI. Pertanggungjawaban dana hibah dimaksud juga dilakukan oleh masing-masing penerima dana hibah itu.

Disebutkan, dana hibah yang dikucurkan untuk Koni pada tahun 2018 Rp. 800 juta, tahun 2019 Rp. 700 juta, tahun 2020 Rp. 850 juta dan tahun 2021 sebanyak Rp.800 juta. Begitu juga dengan Persada di tahun 2018 mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp. 790 juta, tahun 2019 Rp. 700 juta, tahun 2020 sekitar Rp. 200 juta namun tidak habis terpakai dan sisanya disilpakan. Serta di tahun 2021 sebanyak Rp. 200 juta.

“Jadi salah jika dikatakan Pemkab Abdya kurang memperhatikan sektor olahraga. Selama ini tidak ada masalah apa-apa, setiap pertanggungjawaban anggaran itu selalu kami terima dengan baik dan tidak kami tolak meskipun hak tersebut ada,” paparnya.

Namun dia sangat menyayangkan lantaran persoalan Koni dan Persada Abdya ditafsirkan kemana-mana dan menyerempet banyak hal. Setiap tahun Koni selalu dibantu anggaran oleh Pemkab Abdya yakni oleh bupati sebagai kepala daerah. Tidak pernah diperiksa lantaran sangat percaya dengan organisasi dimaksud. Tidak pernah dipublikasikan, lantaran tidak ada yang mengungkit dan menuding seperti viral di media sosial beberapa waktu lalu. Tidak pernah ada kasus, karena semuanya sesuai aturan.

“Jika dipertanyakan secara lisan, kami jawab secara lisan. Jika melalui media sosial kami jawab dengan media sosial. Jika secara tertulis dengan surat resmi, kami juga akan menjawab melalui surat. Jadi tugas kami selaku pemerintah memberikan jawaban dan penjelasan, agar mereka yang tidak paham menjadi paham, sehingga kebenaran itu terlihat. Perhatian pemerintah dalam bentuk bantuan dana hibah selalu ada, namun dikatakan kurang perhatian. Hal itu kan tidak baik, sebab bisa menimbulkan isu yang negatif ditengah masyarakat, apalagi ini menyangkut wibawa pemerintah,” terangnya.

Tidak hanya persoalan Koni dan Persada Abdya yang dijelaskan bupati, terkait penetapan Plt Sekda Abdya, Salman Alfarisi ST yang disebut-sebut sebagai tindakan nepotisme juga dipaparkan secara rinci.

Posisi Sekda Abdya saat ini Plt yaitu pelaksana tugas. Dimana Salman Alfarisi merupakan Kepala Badan Keuangan Daerah yang kemudian diamanahkan menjadi Plt Sekda. Kondisi ini juga serupa pada periode bupati sebelumnya yang menunjuk Drs Thamrin sebagai Plt Sekda, sementara yang bersangkutan saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah. Mengapa harus kepala keuangan, karena yang bersangkutan sangat paham mengenai kondisi keuangan daerah.

“Dia yang menyusun anggaran karena undang-undang. Pada dasarnya tugas dia bertambah, fasilitas dan tunjangan jabatan tidak ada, yang ada resiko pekerjaan. Apa ada yang mau menjadi Plt Sekda, jika ada segera saya proses pergantiannya. Plt itu tidak lama, dia sementara sambil menunggu proses lelang jabatan dan penetapan Sekda definitif selesai. Jika Sekda definitif telah ada, makaPlt itu kembali ke tugas pokoknya. Ini malah disebut nepotisme, bupati mengangkat adik kandungnya sebagai Plt Sekda,” tuturnya yang disambut gemuruh tepuk tangan dan gelak tawa peserta sidang paripurna.

Plt ini merupakan pejabat yang diminta bantu melaksanakan tugas-tugas Sekda. Mengapa harus ada Plt, karena Sekda sebelumnya akan memasuki usia pensiun. Sehingga untuk mendapatkan Sekda baru, harus ada proses lelang jabatan Sekda. Sepekan atau dua pekan kedepan, jika telah ada izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) langsung dilakukan proses lelang jabatan dan terbuka bagi siapa saja.

Tim seleksinya juga dari pusat, provinsi dan akademisi. Jika telah dilaksanakan seleksi dan mendapatkan hasil, Pemkab Abdya mengirimkan tiga nama calon Sekda Abdya sesuai hasil seleksi itu ke Gubernur Aceh untuk ditentukan siapa yang berhak menjadi Sekda. Jadi tidak ada wewenang bupati dalam proses tersebut.

“Inilah akibat tidak paham dan ditambah lagi selera ingin bicara yang terlalu tinggi, sehingga berujung pada salah paham. Harusnya kita mendorong pejabat Abdya untuk mengikuti lelang jabatan Sekda ini. Selama ini banyak yang tidak mau, karena jabatan Sekda ini sangat beresiko,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu bupati juga menjelaskan terkait persoalan lahan eks HGU PT Cemerlang Abadi, pemilihan keuchik secara langsung dalam kabupaten setempat yang sejak tahun 2016 telah ada ditetapkan sebagai penjabat (Pj). Namun ditahun 2022 mendatang akan diupayakan untuk dilaksanakan pemilihan keuchik secara langsung.

Tidak Ada Persoalan

Sementara itu Ketua DPRK Abdya Nurdianto dalam kesempatan yang juga menjelaskan bahwasanya tidak ada persoalan terkait Koni dan Persada Abdya. Bahkan Pemkab Abdya rutin mengucurkan dana hibah sebagai bentuk perhatian terhadap sektor olahraga. Dia menyebutkan juga ikut menjelaskan terkait adanya kucuran dana hibah untuk Koni dan Persada Abdya di media sosial itu. Hal itu dilakukan untuk memperjelas duduk persoalan, apalagi dia sangat paham tentang kucuran dana hibah itu.

“Namun yang namanya media sosial, meski telah dijelaskan tetap mengambang ke persoalan lain. Betul seperti apa yang dijelaskan bupati, kalau setiap tahunnya Koni dan Persada mendapatkan kucuran dana hibah. Untuk tahun 2020 Persada Abdya juga mendapatkan dana hibah sekitar Rp. 200 juta, namun tidak habis terpakai dan kemudian silpa. Sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa, termasuk antara Bupati dan Ketua DPRK. Hanya saja ada segelintir oknum yang menggiring dengan isu-isu yang tidak baik,” tuturnya. (ag)