SMPK Bener Meriah Desak DPRK Sidang Paripurna, Ada Apa?

  • Whatsapp
Analisisnews.com/ Solidaritas Masyarakat Peduli Konstitusi (SMPK) usai jumpa pers pada Kamis (17/2/2022) di Kuala Cafe Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Solidaritas Masyarakat Peduli Konstitusi Desak DPRK Sidang Paripurna, Ada Apa.

REDELONG: Solidaritas Masyarakat Peduli Konstitusi (SMPK) dalam waktu dekat akan mengadakan galang dana untuk anggota dewan guna melaksanakan rapat Paripurna di gedung kehormatan dewan setempat.

Hal tersebut disampaikan salah satu anggota SMPK Nasri Gayo, usai jumpa pers pada Kamis (17/2/2022) di Kuala Cafe Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Munculnya kegiatan ini dikaitkan dengan demo pada tanggal 17 Januari lalu di gedung Dewan Bener Meriah setempat, untuk menindaklanjuti surat Mendagri. Nasri menyampaikan surat tersebut tentang kepastian hukum Bupati Sarkawi sebagai Bupati Bener Meriah.

“Sebenarnya persoalan sudah kelar, artinya tidak ada lagi persoalan yang harus di tutup-tutupi dan harus di buka kembali,” katanya.

Menurutnya berdasarkan surat Mendagri itu, Pemerintah Aceh diminta perlu untuk merujuk kepada Undang undang 23 tahun 2014 Pasal 78 beserta penjelasannya.

“Surat ini dikembalikan Gubernur Aceh yang suratnya ditujukan kepada Plt. Bupati Bener meriah dengan isi yang sama, artinya diskusi tidak ada lagi tergantung sekarang posisi DPRK BM mau tidak melakukan paripurna khusus untuk persoalan ini,” tambahnya.

Kepada DPRK SMPK memberi waktu selama 10 hari namun mereka tidak ada jawaban dan tidak jelas kepentingannya sampai dimana, sehingga mereka beranggapan bahwa dewan sama sekali tidak sesuai dengan fungsinya. “Seharusnya DPRK harus patuh kepada undang-undang, ini tidak, melainkan mereka ingkar,” tandasnya.

Tidak hanya itu, SMPK juga menyebut bahwa DPRK lupa dan tidak mengentahui fungsi tatip di undang-undang tersebut untuk mengawal konstitusi UU ini. Bahkan mereka menyebut Dewan tidak menghargai keberadaan UU 23 tahun 2014 itu.

“Kita juga percaya sebenarnya DPRK ini mampu melakukan sidang dengan konsekuensi aturan yang ada, bahkan kita lihat celah celah Pak Sarkawi seandainya mereka melakukan rapat paripurna itu tidak ada celah sama sekali tentang Gugatan yang akan dilakukan anggota pak Sarkawi kepada DPRK, namun sampai sekarang DPRK Bener meriah masih berkutat tentang agenda agenda rapat lucu jadinya,” tegas Nasri.

Nasri menanyakan apa sebenarnya yang diperlukan DPRK, apakah sudah melihat untung rugi dan juga mengecewakan SMPK

“Kalau mereka melakukan paripurna untungnya apa, artinya kebutuhan Politisnya tinggi, karna itu kita sepakat bersama kawan- kawan beberapa hari Kedepan, akan melakukan Penggalangan Dana rakyat, yang nantinya akan kita serahkan ke DPRK agar mereka melakukan sidang. Dugaan kita DPRK tidak melakukan Sidang Paripurna selama ini karna tidak ada uang minyak dan uang rokok,” sebut Perwakilan SMPK itu.

Terkait hal ini, setelah melakukan permohonan sumbangan yang rencana diserahkan langsung kepada anggota DPRK terkait. Diwacanakan penggalangan dana tersebut akan dilakukan pada Rabu mendatang, sebagai wujud sumbang sih terhadap kelalaian anggota DPRK setempat yang tidak melakukan Sidang.

“Dan kami akan menyurati partai nasional dan partai lokal, untuk mengevaluasi kinerja DPRK sebagai anggota Dewan, karena UU MD3 dan tata tertip yang kita pahami mereka sudah lalai tugas pentingnya mengawal UU, jadi wajib pimpinan Pusat Partai Politik agar mengevaluasi Perwakilannya yang ada di DPRK,” tegasnya.

Tidak hanya itu, mereka juga akan melakukan persiapkan gugatan ke PTUN setelah melakukan penelitian aturan yang berlaku bahwa adanya pembiaran, yang yang berpotensi penyalahgunaan wewenang, otomatis negara akan rugi dalam masalah ini.

“Contohnya bapak Sarkawi masihkah menggunakan stempel negara, jika ia justru masih adanya biaya-biaya kebutuhan yang harus ia terima dengan total 1,5 M, ini masih dipergunakan atau tidak karna kita lihat sampai saat ini secara kasat mata bahwa pak Sarkawi tidak Pernah lagi di Pendopo, jika tidak lagi ke Pendopo jadi uangnya kemana. Seandainya di kembalikan uang tersebut ke masyarakat atau kekelompok tani, tapi ini lah yang terjadi,” demikian tutup Nasri. (Rahman/Far)

 

Pos terkait