Yuzmuha Minta Jubir Pemerintah Aceh Cabut Pernyataan Aktifnya Sarkawi sebagai Bupati

  • Whatsapp
Analisisnews.com/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Bener Meriah dari Partai Aceh PA, Yuzmuha .

REDELONG: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Bener Meriah dari Partai Aceh (PA), Yuzmuha menyesalkan isi pernyataan Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA yang menyebutkan Sarkawi telah aktif kembali sebagai Bupati Bener Meriah.

“Ini bukti, buruknya komunikasi Pemerintahan Aceh yang dapat memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat BM (Bener Meriah-Red) dan dapat menimbulkan kerugian negara,” ujar Yuzmuha, Kamis (17/02/2022).

Yuzmuha meminta kepada juru bicara (jubir) Pemerintahan Aceh untuk mencabut pernyataan “Aktifnya kembali Sarkawi untuk bertugas sebagai Bupati Bener Meriah maka tugas Plt Bupati Bener Meriah dinyatakan selesai“.

Yuz menyampaikan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan bahwa Sarkawi cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Aceh. Jika ingin bertugas kembali setelah menderita sakit, dengan demikian keberadaan Plt. (Pelaksana Tugas) Bupati Bener Meriah dinyatakan selesai.

Jubir Muhammad MTA menyebutkan “Secara aturan, beliau cukup dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Aceh, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sekian beliau akan kembali aktif menjalankan aktifitas kedinasan setelah cuti pengobatan,” diberitakan salah satu media online, Selasa (18/1/2022) di Banda Aceh.

“Ini bukti buruknya komunikasi pemerintah di Aceh yang telah memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat dan telah mengganggu stabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang berimplikasi kepada kerugian negara. Jika nantinya kemudian Syarkawi kembali bertugas sebagai bupati dan menandatangani keputusan yang menyebabkan beban APBK tahun anggaran 2022,” ujarnya.

“Pernyataan jubir itu (Muhammad MTA-red) dinilai prematur seperti bayi lahir umur 2 bulan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku”, katanya menggunakan tamsil.

“Saya minta jubir Muhammad MTA segera cabut pernyataan ini agar kelihatan akuntabel dan profesional dengan mengedepankan kepentingan umum dan tidak mengganggu stabilitas berjalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bukan justru menciptakan konflik horizontal dan kerugian negara,” pinta Yuzmuha.

Lebih lanjut Yuzmuha meminta Pemerintah Aceh untuk segera melaksanakan Surat Perintah Kemendagri yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh (Gubernur) yang tembusannya disampaikan kepada DPRK Bener Meriah.

Kementerian Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderalnderal Otonomi Daerah yang ditandatangani oleh Akmal Malik a/n Menteri Dalam Negeri tanggal 11 November 2021 Nomor 100/7372/OTDA Sifat Segera, penjelasan terkait Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di kabupaten Bener Meriah.

Ia menambahkan pada Surat Kemendagri tersebut dijelaskan untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah maka kedudukan hukum bupati merujuk pada penjelasan pasal 78 ayat 2 huru b Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah yang menderita sakit cukup dibuktikan dengan keterangan doktor.

Diketahui bahwa tanggal 27 November 2021 hasil Surat Keterangan Dokter Penguji sudah ditandatangani. “Surat tersebut yang baru-baru ini disampaikan kepada kami bahwa dokter spesialis sarap RSU Zainal Abidin berkesimpulan bahwa masih ditemukan kelemahan anggota bagian tubuh yang mengakibat tidak bisa berfungsi normal,” ungkapnya.

“Setelah pernyataan jubir Pemerintah Aceh pada tanggal 18 Januari 2022, sehingga Sarkawi yang masih sakit pun kembali menyurati Gubernur Aceh ingin bertugas kembali sebagai bupati. Ini saya menduga ini syarat kepentingan,” ujarnya.

“Akhir-akhir ini ada isu yang berkembang bahwa Syarkawi sudah menandatangani surat sebagai bupati. Kita akan awasi ya jika itu benar maka itu harus dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Saya kuatir jika itu yang terjadi akan berimplikasi pada kerugian negara”, kata Yuzmuha.

Dia juga menambahkan bahwa atas derasnya aspirasi masyarakat serta rapat kerja DPRK dan berpedoman pada undang Undang-Undang yang lebih tinggi sehingga pada tanggal 8 Februari 2022 rapat badan musyawarah terhadap jadwal peripurna DPRK terhadap usulan pemberhentian Syarkawi sudah dilaksanakan. “Kapan paripurna dilakukan? Saya pikir itu sebaiknya disampaikan oleh Pimpinan DPRK BM [Bener Meriah-red]”, sebutnya.

“Nanti setelah paripurna usulan pemberhentian akan disampaikan kepada gubernur (Gubernur Aceh-red) untuk diteruskan kepada menteri (Menteri Dalam Negeri-red) karena itu mungkin sudah diatur pada UU No 23 tahun 2014. Jadi sekali lagi Jubir Aceh tolong dicabut pernyataannya yang dinilai syarat kepentingan, terkait dengan kondisi hari ini bahwa kedudukan Plt. Dailami masih (Plt. Bupati Bener Meriah-red), tutupnya. (Rahman/Far).

Pos terkait