Masuk 12 Provinsi Angka Stunting Tertinggi, BKKBN Sosialisasi Rencana Aksi Pencegahan di Aceh

  • Whatsapp

BKKBN Aceh menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI) periode 2021-2022. Rabu (16/03/2022), di hotel Permata Hati Banda Aceh.

Sosialisasi RAN PASTI di lakukan dengan metode tatap muka di 12 provinsi yang memiliki angka deflasi dan angka stunting yang tertinggi di Indonesia seperti NTT, NTB, SULBAR, SULTRA, KALSEL KALBAR, ACEH, JAWA TIMUR, JAWA BARAT, JAWA TENGAH dan Sumatra Utara. Sedangkan 22 provinsi lainnya akan di laksanakan secara regional dengan cara online.

Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, 13 wilayah di Aceh termasuk dalam 76 kabupaten/kota berkategori “merah” diantara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas di tanah air yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Status merah disematkan untuk wilayah yang memiliki prevalensi stunting di atas kisaran 30 persen.

Bahkan Gayo Lues, Kota Subulussalam dan Bener Meriah mempunya prevalensi di atas angka 40 persen. Gayo Lues dengan prevalensi 42,9 persen malah bercokol di urutan ke 7 untuk tingkat nasional.

Sedangkan kabupaten dan kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diurut dari yang memiliki prevalensi tertinggi hingga terendah mencakup Aceh Singkil, Pidei Jaya, Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, Aceh Selatan, Simeuleu, Kota Langsa, Bireuen, Kota Sabang hingga Kota Banda Aceh.

Kegiatan Sosialisasi RAN PASTI  tersebut turut dhadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (Deputi III) Kemenko PMK, Agus Suprapto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani, serta para pimpinan daerah se- provinsi Aceh baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, serta para pimpinan perguruan tinggi yaitu USK, Universitas Teuku Umar, dan Universitas Abuliyatama.

Peserta sosialisasi RAN PASTI juga di hadiri oleh para pemangku kepentingan seperti kepala dinas kesehatan, kepala BAPEDA kabupaten kota, para ketua TP-PKK Kabupaten/kota se-provinsi Aceh. serta tim satgas penurunan percepatan stunting provinsi Aceh.

Dalam laporannya kepala BKKBN Aceh Drs. Sahidal Kastri, M.Pd mengatakan bahwa dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting 2021-2022 sesuai arahan presiden dalam rapat terbatas program percepatan penurunan angka stunting pada tanggal 25 Januari 2021 lalu BKKBN mendapatkan mandat dan diberikan tugas untuk menjadi ketua pelaksana program percepatan,” Katanya.

“penurunan stunting,.hal ini kemudian dengan terbitnya peraturan presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” sambung Sahidal.

“Dalam peraturan tersebut diamanatkan agar tim penyusun rencana aksi Nasional melalui pendekatan keluarga beresiko stunting, maka pada tanggal 21 Desember 2021 yang lalu kepala BKKBN menetapkan peraturan badan pada nomor 12 tentang aksi rencana aksi Nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021-2024,” tambahnya.

Selain itu Sahidal Kastri juga mengatakan bahwa “Penurunan stunting adalah sebuah tugas besar bagi kita, sehingga harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bahkan sampai pemerintahan desa, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan juga masyarakat, untuk menyelaraskan rambu-rambu yang ada serta untuk membangun komitmen pimpinan daerah dan kita bersama,” ujarnya.

Selain itu Drs. Sahidal Kastri, M.Pd mengatakan bahwa “Bupati dan walikota se provinsi Aceh memiliki komitmen yang kuat dalam percepatan penurunan stunting di Aceh di buktikan dengan pendeklarasian Gerakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting (GENTiNG), pada tanggal 3 Maret 2019 lalu yang di canangkan langsung oleh bapak gubernur Aceh di lapangan Blangpadang.” Ujarnya.

“Kemudian terbitnya beberapa peraturan gubernur di Aceh, terkhusus Bupati/walikota se-provinsi Aceh sangat mendukung terhadap program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana oleh karena itu hasil dari kerja keras Bupati/walikota yang luar biasa. Aceh dari hasil pendataan keluarga tahun 2021, Aceh mendapatkan nilai Indek Pembangunan Keluarga (IBANGGA) terbaik sacara nasional dengan nilai 58,12 poin yang dinilai dari tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Lebih tinggi dari IBANGGA rata-rata nasional  yaitu 54,01 poin'” tutupnya.(hr)

Pos terkait