Bupati Akmal: Tinggalkan Aspirasi Masyarakat Jika Melawan Aturan

  • Whatsapp
Bupati Akmal: Tinggalkan Aspirasi Masyarakat Jika Melawan Aturan
Foto: analisisnews.com/agus s PENYULUHAN HUKUM: Bupati Abdya, Akmal Ibrahim saat membuka kegiatan penyuluhan hukum pengelolaan dana desa, alokasi dana desa yang diselenggarakan Kejari setempat Jumat (17/6/2022).

BLANGPIDIE-Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Akmal Ibrahim SH menegaskan kepada seluruh keuchik (kepala desa) serta perangkatnya untuk tidak mengakomodir aspirasi masyarakat yang berlawanan dengan aturan. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan penyuluhan hukum pengelolaan dana desa, alokasi dana desa yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Abdya (Kejari) Jumat (17/6/2022).

Menurutnya, dalam pengaturan desa terkadang ada bentrok antara aspirasi masyarakat dengan aturan yang mengatasnamakan negara. Sangat indah jika aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan, namun jika tidak sesuai dengan aturan silahkan ditinggalkan. Sebab yang membuat dan mengajukan aspirasi tentu secara bersama, akan tetapi yang akan berhadapan dengan hukum dan masuk ke dalam penjara tetap keuchik.

“Lihat kembali aturan, jika sesuai ya Alhamdulillah. Namun jika tidak jangan dipaksakan. Sebab desa itu bukan republik desa, tapi diatur untuk hal-hal yang tertentu dan mempunyai otonomi yang sangat khusus seperti masalah keuangan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan para keuchik beserta aparatur desa terkait tugas jaksa sebagai penuntut dan penyidik. Mereka bisa memeriksa, menangkap, menahan dan sebagainya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga desa. Jadi harus lebih jeli dalam melihat aturan dan tidak sembarangan mengambil keputusan apalagi malawan aturan yang barlaku.

“Negara sudah ada aturannya sendiri, kita sebagai kepala daerah dan kepala desa harus mengikuti aturan yang ada. Termasuk merekrut perangkat desa minimal harus berijazah SMA sederajat. Hal itu bukan kemauan bupati atau keuchik, tapi itu aturan dan bupati tidak bisa mengarahkan diluar ketentuan aturan yang ada begitu juga keuchik,” terangnya.

Sementara itu Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH dalam kesempatan itu mengatakan, penyuluhan ini sangat penting bagi para keuchik beserta perangkatnya agar bisa mengenali hukum, jauhi hukuman melalui program kawal desa.

Para keuchik harus dibekali dengan hukum, apalagi para keuchik ini merupakan pengelola dana desa. Sehingga bisa memaksimalkan bentuk pencegahan pelanggaran hukum dan paham bagaimana tata kelola dana desa serta alokasi dana desa.

“Dengan adanya penyuluhan hukum ini, sedikit tidaknya menjadi bekal bagi para keuchik, aparatur hingga masyarakat. Bagaimana cara pencegahannya, cara pendampingan hukumnya akan dijelaskan selama kegiatan berlangsung,” pungkasnya.(ag)

Pos terkait