Tersangka Kasus Tokopika Ajukan Praperadilan

  • Whatsapp
Tersangka Kasus Tokopika Ajukan Praperadilan
Aplikasi Tokopika

BLANGPIDIE-MSA (27) selaku Direktur PT KGB salah satu tersangka yang merupakan rekanan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi sistem informasi terpadu Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (Tokopika) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Blangpidie. MSA melalui kuasa hukumnya menuntut Kejari Abdya untuk membatalkan dirinya dari tersangka.

Berdasarkan informasi dari laman SIPP Pengadilan Negeri Blangpidie, Rabu (6/7/2022), Petitum pemohon menyatakan bahwa surat penetapan tersangka nomor R-10/R.1.28//06/2022, tertanggal 3 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penyidikan perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Melalui pengacaranya, MSA juga memohon kepada Pengadilan agar Kejari Abdya dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Kemudian meminta memulihkan nama baik pemohon sebagai warga negara yang bersih dari riwayat permasalahan hukum. Masih dalam Petitum tersebut, MSA juga meminta agar menghukum termohon untuk membayar biaya perkara serta segala sesuatu yang timbul karena perkara tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku. Informasi yang diterima wartawan, gugatan Praperadilan yang dilayangkan MSA, telah didaftarkan Selasa (5/7) kemarin dan akan segera disidangkan pada tanggal 25 Juli 2022 mendatang.

Seperti diketahui, pengadaan aplikasi Tokopika menelan anggaran senilai Rp.1,3 miliar sumber APBK tahun 2020 pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM Perindag). Penyidik menduga  adanya mark-up harga yang sangat besar dalam pelaksanaanya. Untuk mendukung proses penyelidikan,  Kejari Abdya telah memanggil belasan saksi.

Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman SH kepada wartawan membenarkan, tentang penetapan dua tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan aplikasi Tokopika. Penetapan tersangka itu, berdasarkan hasil ekpose penyidik bersama tim Inspektorat Abdya dan menemukan cukup bukti atas perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Kejari Abdya menetapkan dua tersangka masing-masing berinisial MSA (27) dan KHZ (52). Dimana, MSA dalam kasus dugaan korupsi itu merupakan rekanan, atau penyedia barang yang menjabat sebagai Direktur PT KGB. Sementara KHZ merupakan PPK pada Dinas Koperasi UKM Perindag Abdya. Penetapan itu sesuai dengan surat penetapan tersangka Nomor : R-1/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022. Berdasarkan ekpose pihaknya dengan tim inspektorat, ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran jasa pembayaran kepada ahli yang dilakukan oleh kedua tersangka, dengan merekayasa bukti-bukti pencairan untuk kepentingan pribadi.

Bukan itu saja, berdasarkan keterangan ahli IT ditemukan adanya pembuatan aplikasi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga negara dalam hal ini Pemkab Abdya dirugikan. Sehingga penyidik menemukan penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 300 juta lebih. Atas perbuatan itu, kedua tersangka terindikasi melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ag)

Pos terkait