Inspektorat Bener Meriah Sosialisasikan Gratifikasi Kepada SKPK

  • Whatsapp

REDELONG – Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dari Inspektorat Arkiandi, ST, CGCAE, selaku Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat setempat menyampaikan secara rinci mengenai gratifikasi kepada Kepala SKPK di lingkungan Pemkab Bener Meriah di aula Setdakab, Kamis (28/7/2022) kemarin.

Arkiandi telebih dahulu menjelaskan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sesuai dengan Undang-Undang No. 31/1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20/2001. 

Bacaan Lainnya

“Tipikor berupa, dimulai dari perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalan jabatan, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara,” jelas Arkiandi.

Lebih lanjut Arkiandi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk lingkungan instansi/organisasi pemerintahan utamanya dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang sadar dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas semakin terimplementasi dengan baik.

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya gratifikasi, dimulai dari sekedar ucapan terima kasih, seringkali terjadi atau berasal dari kebiasaan perilaku di bawah sadar dan juga seringkali terjadi utamanya yang berkaitan dengan jabatan serta adanya kemungkinan benturan kepentingan (conflict of interest),” ucapnya.

Sesuai dengan penjelasan pasal 12B UU No. 31/1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20/2001 dimana pemberian gratifikasi dalam arti luas yakni meliputi, pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, tiket penginapan, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainya, baik dari dalam maupun luar negeri tanpa menggunakan sarana elektronik, jelas Arkiandi.

Eks Kabag Ekonomi pada Setdakab itu juga menjelas perbedaan antara Suap, Pemerasan dan Gratifikasi. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan klasifikasi gratifikasi mana yang wajib dilaporkan dan mana yang tidak wajib. 

“Misalnya penerimaan dalam bentuk apapun, diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai, bertentang dengan kewajiban tugas pegawai kesemuanya terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, proses penyusunan program, proses penerimaan pegawai, promosi, mutasi pegawai, pelaksanaan perjalanan dinas dan lain sebagainya,” ujarnya.

Selain itu pemberian atas permintaan, Perlakuan terhadap benda gratifikasi yang diterima, bagaimana cara mekanisme pelaporan gratifikasi, media pelaporan, tindak lanjut pelaporan gratifikasi sampai kepada penebusan benda gratifikasi untuk dimiliki pelapor, semua dijelaskan oleh Arkiandi.

Kegiatan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 itu turut dihadiri Plt. Sekda Armansyah, SE, M.Si, Plt. Asisten 1 Khairmansyah, S.IP, M.Sc, Asisten 2 drh. Sofyan dan para Kepala SKPK atau yang mewakili. (Rah/Far)





Pos terkait