Kejari Abdya Tahan Rekanan Kasus Tokopika

  • Whatsapp
Kejari Abdya Tahan Rekanan Kasus Tokopika
Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH

BLANGPIDIE-Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) kembali menahan tersangka kedua yakni MSA (27) Direktur PT KGB selaku rekanan dalam kasus tindak pidana korupsi program pembangunan sistem informasi terpadu Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (Tokopika) pada Dinas Koperasi UKM Perindag setempat tahun anggaran 2020.

Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman SH dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Rabu (3/8/2022) mengatakan, penahanan tersangka MSA dilakukan pada Selasa (2/8/2022) kemarin oleh penyidik Kejari Abdya. Sejak ditetapkannya MSA sebagai tersangka selaku rekanan berdasarkan surat perintah Kajari Abdya Nomor: PRINT-01/L.1.28/Fd.1/01/2022, telah satu bulan sepuluh hari penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi dan 3 orang ahli dalam perkara yang menyerap anggaran mencapai Rp. 1,3 miliar lebih bersumber dari APBK tahun 2020.

Diketahui MSA selaku rekanan dalam melakukan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak berdasarkan keahlian, sehingga diduga program pembangunan sistem informasi Tokopika terjadi kemahalan harga. Kemudian MSA dalam pembuatan program pembangunan sistem informasi Tokopika tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, hal itu juga dikuatkan dengan keterangan ahli.

“Terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangpidie dengan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-536/L.1.28/Fd.1/08/2022,” sebutnya.

Alasan penahanan MSA berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo, 3 Jo dan Pasal 18 Undang-undang RI nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan  tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP perlu dilakukan penangkapan terhadapnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup karena ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana. Dalam proyek ini penyidik telah menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 686.400.000 dan proses perkara sedang dalam pemberkasan.

Sebelumnya MSA sempat mengajukan upaya praperadilan melalui penasehat hukumnya terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka ke Pengadilan Negeri Blangpidie. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil bahkan berdasarkan putusan permohonan praperadilan nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN/Bpd, yang dihasilkan yakni amar menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Seperti diketahui, Kejari Abdya belum lama ini secara resmi juga telah menahan satu orang tersangka yakni KHZ (52) yang merupakan PPK pada Dinas Koperasi UKM Perindag Abdya pada kasus yang sama. Tersangka KHZ selaku PPK dalam melakukan HPS tidak berdasarkan keahlian sehingga diduga program pembangunan Tokopika terjadi kemahalan harga. Kemudian dalam pembuatan program pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, hal tersebut berdasarkan dari keterangan ahli. Saat ini KHZ juga telah ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangpidie untuk proses hukum lebih lanjut. (ag)

Pos terkait