Pj Bupati Abdya Komit Lanjutkan Pembangunan Pasar Modern

Pj Bupati Abdya Komit Lanjutkan Pembangunan Pasar Modern
Foto: analisisnews.com/agus s MEMPERIHATINKAN: Kondisi tiang-tiang bangunan Pasar Modern Abdya kawasan Desa Keude Siblah Kecamatan Blangpidie sangat memperihatinkan. Pemkab Abdya dalam waktu dekat akan melajutkan kembali pembangunan pasar dimaksud, Senin (6/2/2023).

BLANGPIDIE-Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah SPd MM menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proses pembangunan Pasar Modern di kawasan Keude Siblah Kecamatan Blangpidie yang pembangunannya hingga saat ini mangkrak.

“Mengenai izin dari Pj Gubernur Aceh sudah ada dan proses pembangunan Pasar Modern ini bisa dilanjutkan kembali tinggal menunggu proses payung hukumnya,” ujarnya pada Minggu (5/2/2023) kemarin.

Pemkab Abdya mengajukan izin ke Pj Gubernur Aceh untuk penggunaan anggaran yang silpa puluhan miliar untuk melanjutkan pembangunan pasar ini. Dasar dilanjutkannya pembangunan Pasar Modern tersebut mengingat kondisi Pasar Blangpidie yang berada di kawasan Pusat Kota Blangpidie semakin sempit, semraut dan jauh dari kesan bersih.

Tidak hanya itu, Pemkab Abdya sudah melakukan audit struktur bangunan Pasar Modern yang telah lama mangkrak tersebut dan hasilnya masih bisa dipakai apalagi dari perencanaan awal tiga lantai menjadi satu lantai. Pasar Modern yang akan dibangun kembali itu hanya satu lantai dari perencanaan awal tiga lantai.

Bangunan Pasar Modern itu akan dijadikan mall publik yang ada pelayanan dari pemerintah baik dari Pemkab Abdya juga pelayanan publik dari Prokopimkab. Saat ini sedang dilakukan kajian hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya untuk mencari  payung hukum lanjutan pembangunan Pasar Modern.

“Kami sedang melakukan beberapa langkah konkrit agar pasar yang telah menghabiskan anggaran miliaran itu dapat dilanjutkan pembangunannya sehingga pasar itu nantinya bisa difungsikan untuk memperkuat ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Catatan wartawan, proyek itu dikerjakan PT Proteknika Jasa Pratama dengan nomor kontrak: 602/01/KONTRAK-CK/PU/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan anggarannya sebesar Rp58,68 mi­liar dari dana Otonomi Khusus (Otsus) APBK 2016 dan 2017, dengan sistem tahun jamak (multiyears). Dalam proses pengerjaan berlangsung, mencuat kepermukaan dugaan korupsi pembangunan pasar terbesar di Abdya itu. Bahkan, kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah itu sempat ditangani langsung oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Aceh, namun kasus itu dihentikan setelah keluar hasil pemeriksaan tim ahli konstruksi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh yang menyatakan tidak ada pelanggaran hukum pada proyek tersebut.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan proyek dimasa kepemimpinan Bupati Abdya Jufri Hasanuddin dimaksud kerap menimbulkan banyak masalah, diantaranya terjadi kelebihan bayar. Realisasi keuangan diketahui lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi fisik proyek. Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan, per 31 Desember 2016 sebesar 16,98 persen, target fisik sesuai jadwal pelaksanaan, sebesar 36,15 persen. Dari data itu, diketahui terjadi deviasi sebesar 19,17 persen. Kontrak seharusnya sudah putus, karena deviasi mencapai 10 persen dan sudah Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan proyek.

Sementara realisasi keuangan per 31 Desember 2016, sebesar 23 persen  atau senilai Rp 13, 4 miliar lebih. Hal itu dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum, karena berpotensi merugikan keuangan negara, sebesar 6,02 persen,  atau senilai Rp 3,5 miliar lebih.

Atas dasar banyaknya persoalan yang muncul dalam proses pengerjaan proyek tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim dan LH) Abdya saat itu secara resmi memutuskan kontrak proyek pasar tersebut. Pemutusan kontrak terhadap PT Proteknika Jasapratama selaku kontraktor pelaksana, tertuang dalam surat pemutusan kontrak nomor 644/516/2017, tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkim dan LH Abdya melalui PPK dinas dimaksud. Terhitung hingga tanggal 31 Agustus 2017 proggresnya masih mencapai 26,92 persen, seharusnya proggres tersebut telah mencapai 73,40 persen dan terjadi deviasi sebesar 46,48 persen. Waktu itu pihak Kejati Aceh telah memanggil beberapa unsur terkait yang erat kaitannya dalam proses pembangunan pasar modern, bahkan tim dari Kejati Aceh juga sempat turun langsung ke lokasi guna meninjau kondisi lokasi dan bangunan pasar yang tak rampung itu.(ag)