Musrenbang Kecamatan Jangan Dijadikan Ajang ‘Peuleumak Kuah’

Musrenbang Kecamatan Jangan Dijadikan Ajang ‘Peuleumak Kuah’
Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnaini

BLANGPIDIE-Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Zulkarnaini, Kamis (16/2/2023) menegaskan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan jangan hanya dijadikan sebagai ajang ‘peuleumak kuah’ dan seremonial belaka yang tidak memberi efek apapun terhadap usulan dari desa.

Dia mengingatkan Pemkab Abdya bahwa pelaksanaan Musrenbang ini benar-benar menjadi dasar awal dari program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang di tingkat desa. Kegiatan Musrenbang tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sangat baik dalam merencanakan sebuah program pembangunan daerah, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten bahkan tingkat nasional. Namun, yang kerap terjadi selama ini, ada sejumlah program yang diajukan dalam Musrenbang hilang di tengah jalan. Jangan menjadikan Musrenbang sebagai upaya melepaskan diri dari sebuah aturan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional.

Apa yang telah diserap dari kalangan masyarakat melalui Musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten hendaknya dapat tercapai, sebab semua program yang diusulkan itu merupakan keinginan serta kebutuhan masyarakat pada saat itu dan masa mendatang.

“Kami berharap setiap usulan dari desa bisa dapat diakomodir, paling tidak ada satu kegiatan prioritas yang muncul di APBK nantinya. Jadi dengan diakomodirnya hasil dari Musrenbang desa, maka para kepala desa dan aparaturnya merasa dihargai dan tidak mengganggap bahwa Musrenbang hanya sekedar acara ‘peuleumak kuah’ dan pelengkap administrasi pemerintah terhadap anggaran tahunan,” tegasnya.

Dia berjanji akan mengawal disetiap proses dipembahasan, apa ada usulan desa yang melalui Musrenbang masuk atau tidak. Para kepala desa juga harus tahu secara jelas, bahwa tidak ada lagi istilah paket siluman yang muncul dikemudian hari. Tujuan lain dari Musrenbang adalah untuk mengantisipasi munculnya program pembangunan siluman yang datangnya bukan dari sebuah musyawarah, tapi muncul karena sebuah kepentingan oknum tertentu. Selain itu juga untuk membuka ruang publik, agar masyarakat lebih leluasa menentukan program pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan.

“Pokir DPRK pun harus berada dalam informasi SIPD. Jadi tidak ada istilah paket siluman ini, paket siluman itu, semuanya harus jelas dan berproses,” terang politisi PKB ini.(ag)