Pemkab Abdya Susun RKPD 2024

Pemkab Abdya Susun RKPD 2024
Foto: analisisnews.com/agus s RKPD: Sekda Abdya Salman Alfarisi ST saat membuka forum perangkat daerah di aula Bappeda dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024, Senin (6/3/2023).

BLANGPIDIE-Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya), Senin (6/3/2023) melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 mendatang yang berlangsung di aula Bappeda setempat.

Sekda Abdya, Salman Alfarisi dalam kesempatan itu mengatakan, forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan mendiskusikan berbagai usulan yang dihasilkan melalui Musrenbang tingkat kecamatan. Diskusi tersebut perlu disinkronkan dengan prioritas dan pagu indikatif rencana kerja (Renja) perangkat daerah.

Hasil dari forum perangkat daerah ini nanti, akan dibuat dalam sebuah berita acara yang memuat program dan kegiatan yang akan menjadi rancangan rencana kerja perangkat daerah yang nantinya akan menjadi bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024 mendatang.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk menyelaraskan program dari  hasil usulan Musrenbang tingkat kecamatan. Forum ini juga akan melihat kembali indikator sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 yang akan dating.

“Tujuan yang ingin dicapai dalam forum ini adalah adanya kesepahaman perangkat daerah terhadap usulan program dan kegiatan pada Musrenbang kecamatan yang akan diakomodir dalam renja perangkat daerah tahun 2024 selanjutnya dimuat dalam berita acara kesepakatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,” ujarnya.

Ditambahkan, program dan kegiatan yang nantinya akan diakomodir ke dalam Renja perangkat daerah adalah merupakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana dalam rancangan awal RKPD prioritas yang menjadi dasar perumusan usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk dikaji berdasarkan aspek prioritas, urgenitas dan kelayakan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Tidak semua usulan dapat ditindaklanjuti dalam satu tahun anggaran. Untuk itu diperlukan suatu forum perangkat daerah untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dengan tugas dan fungsi perangkat daerah itu sendiri,” terangnya. (ag)