Kejari Abdya Diminta Selidiki Dugaan Penyerobotan Lahan HGU PT CA

Kejari Abdya Diminta Selidiki Dugaan Penyerobotan Lahan HGU PT CA
Kepala Perwakilan YARA Abdya, Suhaimi N SH

BLANGPIDIE-Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) menyurati pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya terkait dugaan penyerobotan lahan negara di bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi (CA). Kepala Perwakilan YARA Abdya, Suhaimi N SH, Selasa (29/5/2023) sore meminta pihak kejaksaan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan investigasi tim Advokasi YARA di lapangan, lahan seluas 2.668, 82 hektare yang telah dilepas dari HGU PT CA terdapat oknum-oknum yang telah menggarap lahan tersebut tanpa izin.

“YARA dengan ini menyampaikan bahwa terdapat dugaan penyerobotan lahan negara di Kecamatan Babahrot dan hal ini penting untuk diusut,” tegasnya.

Lahan tersebut, berupa lahan negara yang dilepaskan oleh PT CA seluas 2.668, 82 hektare sejak tahun 2016 silam, bahkan pihaknya telah mendapat informasi bahwa lahan tersebut diduga telah diserobot oleh oknum tertentu. Dia menyampaikan kepada Kejari Abdya bahwa oknum yang melakukan penyerobotan lahan negara juga perlu di usut oleh kejaksaan sebagai mana yang telah di lakukan terhadap PT CA oleh Kejari Abdya beberapa waktu lalu.

Karena dalam kasus hukum yang diangkat oleh Kejari Abdya di PT CA adalah penyerobotan lahan dengan mencari keuntungan dari pengelolaan dan hasil dari lahan tersebut tanpa izin di atas tanah negara yang berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian negara. Oleh karena itu, demi keadilan dan persamaan hak dimuka hukum dan pemerintahan, YARA meminta Kepala Kejari Abdya untuk dapat mengusut dugaan penyerobotan lahan 2.668, 82 hektare tersebut yang oleh penyerobotnya dengan melakukan perbuatan mencari keuntungn dari pengolahan dan hasil dari lahan tersebut secara tanpa izin di atas tanah negara seluas 2.668, 82 hektare yang berpotensi menimbulkan kerugian perekonomian negara.

“Intinya kami menunggu tindak lanjut dari Kejari Abdya selama satu pecan kedepan sejak surat ini disampaikan,” punkasnya. (ag)