Hilangkan Persepsi Musrenbang Sekadar Seremonial

Hilangkan Persepsi Musrenbang Sekadar Seremonial
Foto: analisisnews.com/agus s RENCANA KERJA: Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Abdya tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Senin (25/3/2024).

BLANGPIDIE-Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat Daya (Abdya) Salman Alfarisi menegaskan, hilangkan persepsi  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekadar seremonial belaka. Hal itu disampaikannya saat mewakili Pj Bupati Abdya membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten setempat tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Abdya, Senin (25/3/2024).

Dikatakan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan mendiskusikan berbagai usulan yang dihasilkan melalui Musrenbang tingkat kecamatan untuk disinkronkan dengan prioritas dan pagu indikatif Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hasil dari forum ini berupa  berita acara yang memuat program dan kegiatan yang akan menjadi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang nantinya akan menjadi bahan untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam forum tersebut adalah adanya kesepahaman perangkat daerah terhadap usulan program dan kegiatan pada Musrenbang kecamatan yang akan diakomodir dalam Renja perangkat daerah tahun 2025, yang selanjutnya dimuat dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang nantinya akan diakomodir ke dalam Renja perangkat daerah adalah merupakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana yag telah ada dalam rancangan awal RKPD Abdya tahun 2025.

“Kami tegaskan kembali, hilangkan secara perlahan persepsi di masyarakat bahwa Musrenbang tidak lebih dari sekedar acara seremonial. Ungkapan pesimisme ini akan harus dihilangkan, kita semua sepakat bahwa siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari tingkat desa ini harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat itu sendiri,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Abdya, Rahmad Sumedi SE menjelaskan, perencanaan pembangunan yang baik wajib berbasis pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Karena penerapan SPM merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat.

Kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, air minum, perumahan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum, diharapkan agar memperhatikan indikator-indikator penerapan SPM ini dalam rencana kerja tahun 2025. Khusus kepada Bappeda, diharapkan agar dapat mengawal perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penerapan SPM serta melakukan evaluasi berkala.

“Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Abdya tahun  2025, dilaksanakan selama tiga hari. Diawali acara pembukaan, Senin (25/3/2024) dilanjutkan pembahasan dengan perangkat daerah berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Abdya tahun 2025. Peserta  sebanyak 129 orang yang terdiri dari, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Abdya beserta program perencana, dan peserta tim penyusun dan tim dari Bappeda Abdya. Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Penyusunan RKPD Abdya, Aditya Eka Saputra S.AP, melalui zoom meeting. Selanjutnya,  dilanjutkan dengan tanya jawab bersama perangkat daerah dan stakeholder lainnya di Kabupaten Abdya,” ujarnya.(ag)