LANGSA – Pj Walikota Langsa, Syaridin menyampaikan sikap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam jajaran Pemerintahan untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 bukan sebatas formalitas.
Hal tersebut disampaikan Syaridin dalam acara penandatanganan Pakta Integritas yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol bertempat di Aula setempat, Gampong Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Jum’at (6/9/24).
Pj. Walikota Langsa Syaridin, dalam sambutannya menyampaikan, sebagai abdi negara, ASN memegang peran yang sangat penting dalam menjaga netralitas dan profesionalisme, terutama di saat menghadapi momentum politik seperti Pilkada.
“Netralitas ASN bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi, demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel tanggung jawab ini bukan hanya terkait aturan, melainkan juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ucapnya.
Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024 merupakan salah satu ujian besar bagi kita, semua dalam proses ini ASN harus menjadi contoh dan teladan dalam menjaga integritas, kita harus memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang ada.
“ASN adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, apa pun hasil dari pesta demokrasi ini,” tegas Syaridin.
Penandatanganan pakta integritas tersebut dibuka oleh Kaban Kesbangpol Kota Langsa Drs. Zulhadisyah. Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Pj. Walikota Langsa Syaridin, S.Pd, M.Pd, Plt. Sekda Suriyatno AP, MSP, Para Asisten dan Staf Ahli, Sekretaris DPRK Langsa Gunawan Abdillah, Inspektur Syahrial, Kaban Kesbangpol Zulhadisyah, Direktur RSUD Zulkumar, Para Kepala OPD Langsa, Para Camat se-Kota Langsa, Para Sekretaris MPU, MPD, MAA dan Baitul Mal Kota Langsa.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN Kota Langsa tetap menjunjung tinggi sikap Netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis, serta diharapkan tetap fokus pada tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat.(NJ)
