BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, A.Md., mengkritik atas terjadinya pemadaman listrik di ruang Poli Hemodialisa Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh pada Senin, 11 November 2024. Pemadaman listrik tersebut terjadi saat sejumlah pasien sedang menjalani proses hemodialisis, yang merupakan tindakan medis krusial bagi penderita gagal ginjal.
Zulfadli menyesalkan kejadian tersebut yang menurutnya bukan pertama kali terjadi. Ia mendesak Pj Gubernur Aceh, Safrizal, untuk segera mengevaluasi manajemen RSUZA. “Itu sudah berulang kali terjadi. Kami minta Pj Gubernur Pak Safrizal segera mengevaluasi manajemen rumah sakit,” tegas Zulfadli.
Ia mengungkapkan, laporan terkait insiden serupa sudah sering diterimanya. Zulfadli menilai bahwa manajemen rumah sakit terkesan abai dan bermain-main dengan nyawa pasien. “Jika memang ada pemadaman dari PLN, seharusnya rumah sakit lebih siap dengan solusi, seperti memastikan genset atau cadangan daya lainnya berfungsi optimal,” ujarnya.
Sebagai rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUZA seharusnya dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Status tersebut memungkinkan rumah sakit untuk mengelola keuangan secara fleksibel, termasuk pengadaan peralatan penunjang operasional seperti sistem kelistrikan yang andal.
“Kami minta Pj Gubernur benar-benar mengevaluasi manajemen RSUZA secepatnya. DPRA tidak ingin pelayanan kesehatan masyarakat Aceh terkendala karena persoalan teknis yang sebenarnya bisa diatasi. Proses cuci darah itu bukan hal sepele—ini menyangkut hidup dan mati pasien,” kata politisi Partai Aceh tersebut.
Zulfadli juga mengingatkan bahwa jika manajemen RSUZA tidak segera memperbaiki kinerja, DPRA akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan yang dimiliki. “Jika tidak ada perubahan signifikan, kami akan menggunakan kewenangan di DPRA untuk menindaklanjuti persoalan ini. Kesehatan rakyat Aceh tidak boleh dipertaruhkan hanya karena kelalaian manajemen,” tambahnya.
Ia berharap Pj Gubernur Safrizal dapat segera memanggil pihak RSUZA untuk memberikan penjelasan terkait kejadian ini. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendukung rumah sakit, termasuk kesiapan genset dan peralatan lain, harus menjadi prioritas.
“Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Pelayanan kesehatan yang baik adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memenuhinya,” pungkas Zulfadli.
Dengan perhatian yang serius dari pihak eksekutif maupun legislatif, diharapkan kejadian seperti ini dapat dicegah di masa mendatang, sehingga RSUZA dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi rakyat Aceh. (par)
