BLANGPIDIE-Ribuan aparatur desa mulai dari keuchik hingga aparatur lainnya, Senin (9/12/2024) menggelar aksi demo di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (BPKK Abdya). Aksi demo itu dilakukan lantaran Alokasi Dana Gampong (ADG) tahap II dan III di 152 gampong di Abdya belum dicairkan. Akibatnya, para keuchik di Abdya baru menerima Siltap sampai bulan Oktober 2024, sementara sisa anggaran untuk bulan November dan Desember masih tertahan di tingkat pemerintah daerah. Kemudian, akibat ADG reguler tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen belum masuk ke rekening kas desa juga berimbas kepada keperluan jalannya roda pemerintahan desa.
Koordinator lapangan, Adami US mengatakan, aksi ini dilakukan karena tidak adanya kepastian terkait realisasi ADG tahap II dan III untuk seluruh desa. Kemudian ketidakseriusan pimpinan dalam merespon persoalan tersebut. Akibat tidak dicairkanya anggaran dimaksud, membuat banyak kegiatan di desa menjadi terganggu.
Amantan wartawan, ribuan massa bertolak dari jalan dua jalur kompleks perkantoran Setdakab Abdya menuju Badan Pengelolaan Keuangan untuk menyampaikan orasi. Kedatangan ribuan massa ini langsung disambut Pj Bupati Ir Sunawardi MSi, turut hadir Kajari Abdya Bima Yudha Asmara, Waka Polres Kompol Asyari Hendri dan pejabat terkait lainnya.
Usai menyampaikan beberapa poin tuntutannya, ribuan massa ini memberikan kesempatan Pj Bupati Abdya, Ir Sunawardi MSi untuk memberikan jawaban dan solusi mengenai ADG dimaksud. Sayangnya Pj Bupati Abdya terkesan tidak memberikan solusi mengenai tuntutan para keuchik dan aparatur ini. Pj Bupati Abdya Sunawardi sejauh ini hanya bisa mengatakan bahwa dana di Abdya banyak digunakan untuk kepentingan Pilkada.
“Pilkada Abdya sukses, kemudian penyelanggaraan Pilkada itu tidak gratis, hingga menelan biaya lebih Rp.40 miliar. Kemudian ada tenaga kontrak yang 6 bulan tidak dibayar dan sudah ditetapkan di awal. Maka tahun 2025 tidak terulang lagi. Saya ingin melunasinya, tapi uangnya dari mana,” paparnya.
Para keuchik ini kemudian bersepakat mengembalikan stempel desa dan secara otomatis pemerintahan desa menjadi nonaktif. Dalam kesempatan itu para keuchik langsung mengumpulkan stempel desa. Usai dari Kantor BPKK, massa terus bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk berorasi serupa dalam hal ketidakpastian pencairan ADG tahun 2024. Ketidakpastian mengenai pencairan dana ADG ini sebelumnya telah menimbulkan polemik di tingkat desa. Di gedung DPRK Abdya ribuan massa ini disambut unsur pimpinan dan sejumlah anggota DPRK setempat. Usai menyampaikan beberapa poin penting dan menjadi catatan bagi anggota DPRK untuk ditindaklanjuti, para massa ini langsung membubarkan diri dengan tertib.(ag)