Lhokseumawe-Bank Indonesia Lhokseumawe bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kota Lhokseumawe untuk mendukung perkembangan perekonomian daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe ,Prabu Dewanto saat berlangsung pertemuan dengan wartawan di Lhokseumawe tentang perkembangan perekonomian Senin 22 September 2025.
Dikatakan ,menindaklanjuti koordinasi melalui kegiatan high level meeting (HLM) yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BI Lhokseumawe pada akhir Agustus lalu yang dihadiri oleh Walikota Lhokseumawe dan jajaran Forkopimda, serta anggota TPID lainnya telah melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga stabilitas harga pada periode Maulid Nabi Muhammad SAW.
Rangkaian kegiatan TPID yang telah dilakukan antara lain pasar murah (lebih kurang 11 kali) pada 26 Agustus s.d 4 September, termasuk pasar tani pada 3 September serta pasar murah beras pada 18 September. Sidak pasar juga dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga dan pasokan di masyarakat. Bersama Bulog, TPID Lhokseumawe juga terus mendukung penyaluran beras SPHP sebagai bagian upaya menjaga kecukupan pasokan beras di masyarakat. Selain itu, upaya KAD terus dijajaki dengan pemda lain untuk menjaga pasokan komoditas dengan harga terjangkau.
Berdasarkan data BPS, Kota Lhokseumawe mengalami inflasi 4.32% (yoy) pada Agustus 2025 dengan komoditas penyumbang inflasi yang utama adalah bawang merah, daging ayam ras, beras, cabai merah, dan ikan bandeng.
Peningkatan harga komoditas pangan di Kota Lhokseumawe didorong oleh beberapa faktor, antara lain karena peningkatan permintaan daging ayam ras di tengah biaya pakan yang masih tinggi, terbatasnya pasokan beras seiring belum masuknya musim panen, dan peningkatan permintaan ikan bandeng yang sering dikonsumsi masyarakat, terutama pada momen Maulid.
Ke depan, berbagai upaya akan terus disinergikan dan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas inflasi di Kota Lhokseumawe. Kepala Perwakilan BI Lhokseumawe, Prabu Dewanto mengungkapkan, “BI bersama TPID akan terus meningkatkan sinergi pengendalian inflasi melalui kerangka strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Seluruh strategi pengendalian inflasi tersebut akan berjalan optimal dengan sinergi seluruh jajaran TPID dan dukungan masyarakat.”
Selain melalui pengendalian inflasi, BI Lhokseumawe juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM. Secara berkala, dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM binaan atau mitra, termasuk 27 UMKM di Lhokseumawe.
UMKM juga diikutkan pada kurasi nasional dan showcasing UMKM pada berbagai event nasional sebagai bentuk promosi dan perluasan akses pasar sehingga memiliki daya saing tidak hanya di level nasional namun hingga layak bersaing di level internasional. BI Lhokseumawe mendukung juga pengembangan kelompok pra-UMKM (subsisten) untuk meningkatkan perluasan inklusivitas keuangan.
Selain pengembangan UMKM, BI Lhokseumawe juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi syariah di daerah.
Sebagai wilayah dengan mayoritas masyarakat muslim, hal tersebut menjadi penting karena sangat potensial menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pelatihan kemandirian pondok pesantren dilakukan melalui dukungan pelatihan peningkatan skill SDM dan pengembangan produk serta penguatan literasi dan inklusi kepada mitra kerja maupun masyarakat.
Sebagai bentuk penguatan ekosistem ekonomi syariah, BI Lhokseumawe juga mendukung pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal Aman Sehat) dan pelatihan sertifikasi halal produk makanan dan juru sembelih halal.
Pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan menjaga kelancaran transaksi pembayaran, terutama digitalisasi sistem pembayaran di daerah yang terus bertumbuh. Hal tersebut tercermin dari penggunaan QRIS di wilayah kerja BI Lhokseumawe yang mengalami peningkatan. Terdapat lebih dari 89 ribu merchant memanfaatkan QRIS sebagai sarana transaksi pembayaran. Hingga Juli, tercatat transaksi QRIS telah mencapai 5,53 juta volume transaksi dengan total nominal Rp567,8 Miliyar.
Ditambahkan Salah satu langkah strategis yang dilakukan untuk percepatan implementasi transaksi digital masyarakat, utamanya elektronifikasi transaksi pemerintah, dilakukan melalui launchin.(MZ).
