BANDA ACEH – Inspektur Wilayah 1 BKKBN dan juga sebagai Pembina Akuntabilitas untuk Perwakilan BKKBN Aceh, Maria vianney chinggih Widanarto SE MSi mengatakan, tidak hanya di Aceh semua pihak berupaya untuk membangun, mewujudkan sikap anti korupsi.

“Kepala BKKBN melalui Pak inspektur utama itu meminta seluruh perwakilan (BKKBN) bisa menerapkan dan bisa meraih zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Karena kalau sudah dapat point pengakuan itu dari Kemenpan diharapkan bisa menerapkan wilayah birokrasi bebas korupsi, bersih, melayani”.

Hal ini dikatakan Maria vianney chinggih Widanarto SE MSi kepada wartawan di kantor Perwakilan BKKBN Aceh Jum’at (8/12/2023) usai menjadi Pembina Upacara Anti Korupsi sedunia di pelataran parkir BKKBN Aceh.

Ia sengaja datang ke Aceh untuk memberikan penguatan kepada BKKBN Aceh untuk bersikap anti korupsi dengan melakukan pendampingan penyusunan manajemen risiko.

Menurutnya, ” Manajemen risiko itu sendiri adalah bagaimana organisasi melakukan mitigasi risiko atas kegiatan-kegiatan utamanya, supaya terjadi kesiapan membangun akuntabilitasnya atas resiko-resiko yang dihadapi”, katanya.

Ia tambahkan, kehadirannya ke Aceh menjadi bagian dari sistem penguatan intern yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga pemerintahan pusat provinsi dan kabupaten kota.

Diakuinya memang itu tidak mudah karena terkait dengan perilaku.

“Makanya untuk menjadi jembatan memiliki sikap atnti korupsi kepala BKKBN memerintahkan Seluruh unit kerja mengimplementasikan SNI  ISO 37001:2016e tentang sistem manajemen Anti penyuapan”, tandasnya.

Dikatakannya , fungsi di tingkat pimpinan untuk pencapaian kinerja harus saling sinergi,

” Diharapkan sikap anti penyuapan, anti korupsi itu antar pimpinan harus saling bisa bersinergi”, ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang mewawancarainya, karena telah ikut mengkampanyekan budaya anti korupsi.

” Hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada wartawan karena ini bagian dari mengkampanyekan hal itu bahwa kami dari pusat maupun perwakilan BKKBN Provinsi Aceh memang mengarah ke sana. Karena perubahan perilaku sulit, maka nya kita tidak henti- henti nya, saling menguatkan saling mengingatkan. Karena tugas kami auditor a intern pemerintah “, tandasnya.

Ditanya tentang ASN dan P3K di Aceh, diakuinya bahwa diharapkan bisa membuat lompatan-lompatan menuju bonus emas demografi 2030- 2035.

“Memang tugas berat buat Kita semua terutama para pejabat struktural.Makanya kita selalu menerapkan itu tadi ISO  37001:2016 tadi tentang sistem manajemen Anti penyuapan.

Salah satunya membentuk fungsi kepatuhan yang ketuanya Sekban, fungsi kepatuhan anti penyuapan.Itu ada akses langsung ke dewan pengarah.Langsu g berkomunikasi, berdiskusi terhadap hal- hal yang ada di wilayahnya, tidak harus menunggu birokrasi”, tutupnya. (r/bar)

BANDA ACEH– Pengurus Dharma Wanita (DWP) Aceh, menyerahkan donasi untuk korban banjir di Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tenggara pada momen peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-24 DWP yang digelar di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis,(7/12/2023).

Donasi seluruh pengurus DWP Aceh dan kabupaten/kota itu diserahkan oleh Ketua DWP Aceh, Mellani Subarni, kepada Ketua DWP Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Tenggara.

Selain menyerahkan donasi untuk korban banjir, DWP Aceh juga menyerahkan hadiah untuk juara lomba memasak kudapan lokal dan juara lomba bercerita tentang para wanita pengukir sejarah.

Sebelumnya dalam rangka HUT ke-24, DWP juga membantu membangun satu unit rumah layak huni untuk salah satu masyarakat kurang mampu di Gampong Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar.

Ketua DWP Aceh, Mellani Subarni mengatakan, DWP sebagai organisasi yang beranggotakan istri para Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pembangunan nasional.
“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Dharma Wanita Persatuan di Aceh insya Allah sudah mulai melaksanakan berbagai Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan perannya dalam mendukung Pembangunan. Namun, memang dalam perjalanannya tentu tidak mudah dan kita kerap menemukan berbagai tantangan, ” kata istri Bustami Hamzah yang juga Sekda Aceh itu.

Mellani juga mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum hari ulang tahun tersebut  sebagai evaluasi, koreksi, dan instrospeksi untuk melihat kembali ke belakang, sejauh mana kiprah DPW dan apa saja yang patut diperbaiki ke depan, sehingga keberadaan organisasi itu dapat lebih benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seluruh anggota dan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah, mengharapkan  momen peringatan HUT ke 24 itu, dapat menjadikan DWP Aceh terus meningkatkan peran dan kiprahnya dalam pembangunan berkelanjutan. Ia yakin peran aktif perempuan, Aceh akan menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan gender.

“Untuk itu, program peningkatan kualitas dan pengembangan wawasan bagi pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan perlu untuk lebih diperkuat. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh senantiasa mendukung setiap rencana strategis Dharma Wanita Persatuan untuk mendorong kemajuan perempuan dalam memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga akan menjadi pondasi bagi pendidikan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, ” pungkas Bustami. (r/dhf)

BANDA ACEH – Pencegahan dan penurunan stunting di Aceh, terus diupayakan. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh menggelar Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Peningkatan Gizi dan Kesehatan Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur di empat kabupaten/kota di Aceh.

Empat kabupaten tersebut yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Bireuen, dan Aceh Barat Daya (Abdya). Untuk Kabupaten Aceh Besar.

Pelaksanaannya di lakukan bersamaan Kota Banda Aceh di Anjong Mon Mata, pada Selasa, 5 Desember 2023. Sementara di Bireuen juga dilakukan pada hari dan tanggal yang sama. Sementara di Abdya, pada Rabu (6/12/2023). Program ini merupakan program nasional di 12 Provinsi Prioritas.

Kepala BKKBN RI, Dr (HC) dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) yang diwakili Kepala Pusat Penelitian Pengembangan KB dan KS, dr. Hariyadi Wibowo, MARS, saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut dalam sambutanya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan dimana melibatkan seluruh komponen terkait di lapangan yang bersama-sama memberikan pelayanan dan pendampingan kepada calon pengantin sekaligus PUS baru.

“Dari sisi catin dan PUS baru juga untuk menambah pengetahuan dan pemahanan tentang gizi, kesehatan dan khususnya bagaimana mencegah terjadinya kelahiran anak stunting,” kata dr. Hariyadi, di Banda Aceh, Selasa (5/12/2023)

Ia juga menuturkan, setelah diberikan pengetahuan, pelayanan kesehatan, satu hal penting lainnya ada mencatatkan data para calon pengantin dan pus ini ke dalam elsimil. Hal ini, menurutnya, dari sisi pendampingan sangat diperlukan agar para tim pendamping keluarga dapat melalukan pemantauan sejauh mana perkembangan intervensi yang diperlukan bagi catin baik berupa pendampingan, pelayanan kesehatan, fasilitasi rujukan atau bantuan sosial.

“Saat ini Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) tidak hanya digunakan untuk memantau calon pengantin, bahkan juga dapat digunakan untuk pemantauan kepada sasaran lainnya diantara ibu hamil, ibu pasca persalinan, serta baduta. KamI mohon untuk pengisian Elsimil ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, karena data dari aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai pihak untuk intervensi lebih lanjut,” ungkapnya.

Ketua TP PKK Aceh, Ayu Marzuki saat memaparkan materi di depan sekira 100 pasang Calon Pengantin (Catin) dari Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, PUS, dan Tim Pendamping Keluarga menjelaskan, stunting menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal dan dianggap sebagai salah satu resiko diabetes hipertensi obesitas dan kematian akibat infeksi.

Pencegahan stunting, kata Ketua TP PKK Aceh, bisa dilakukan dari hulu dengan memastikan cukup usia menikah. Menurutnya, menikah usia anak salah satu penyebab lahir bayi stunting. Untuk itu ia meminta kepada Ibu hamil agar rutin memeriksa kesehatan di Posyandu.

“Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan gizi, infeksi, dan faktor lingkungan. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan kekurangan gizi pada seribu hari pertama kehidupan. Pencegahan dapat kita lakukan melalui intervensi di 1000 HPK sejak janin dalam kandungan hingga berusia dua tahun,” imbuhnya.

Pada periode ini, jelasnya, otak dan organ-organ tubuh lainnya berkembang dengan sangat pesat. Kekurangan gizi pada periode ini, jelasnya lagi, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak, sehingga lahir anak stunting.

“Catin kita sangat sangat perlu ilmu terkait hal ini, baik ilmu agama bagaimana membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, kesehatan reproduksi, pola asuh dan bagaimana menjadi orangtua, manajemen mengatur keuangan keluarga, psikologi, kesiapan mental. Untuk itu kami memiliki wacana membuat Sekolah Samara yang Insyaa Allah akan diluncurkan dalam waktu dekat ini, melibatkan pemuka agama, dokter kandungan, psikolog, dan lainnya,” tuturnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, dalam laporannya mengatakan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah menetapkan lima kegiatan strategis Rencana Aksi Nasional dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, diantaranya penyediaan data keluarga berisiko Stunting, pendampingan keluarga berisiko Stunting, pendampingan semua calon pengantin dan calon Pasangan Usia Subur, serta surveilans keluarga berisiko Stunting.

“BKKBN mengambil strategi percepatan penurunan stunting. Salah satu strategi yaitu membackup calon-calon ibu nanti penggabungan, calon-calon pengantin akan diberi edukasi, diberikan pelajaran, diberikan sosialisasi termasuk kegiatan hari ini adalah intruksi BKKBN pusat 12 provinsi prioritas,” kata Safrina.

Lanjut dia, sosialisasi ini cara memutuskan mata rantai stunting, pencegahan dari hulu, dimana calon-calon pengantin yang diberi bimbingan dan diperiksa kesehatan, tidak berkontribusi melahirkan anak-anak stunting. “Salah satu kontribusi yang terbesar terhadap stunting yaitu pernikahan usia anak. Calon ibu yang anemia dan kekurangan gizi kronis,” pungkasnya.

Sekitar 500 Catin, PUS, dan TPK di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, dan Abdya melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Stunting Melalui Peningkatan Gizi dan Kesehatan Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur.

Diharapkan kegiatan yang telah dilaksanakan ini menjadi landasan dalam upaya pencegahan stunting, sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 mengamanatkan untuk menjadikan Calon Pengantin (Catin) sebagai sasaran intervensi sensitif dan spesifik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah. (r/bar)

BANDA ACEH– Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Izharul Haq, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara simbolis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pemerintah provinsi dan Kementerian/Lembaga serta 23 pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh.

Penyerahan tersebut dilakukan di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (5/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur berpesan agar anggaran tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Ia juga meminta seluruh kuasa pengguna anggaran menjalin komunikasi dengan pihak penegak hukum, agar penggunaan anggaran tidak disalah gunakan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Izharul Haq,  mengatakan, alokasi anggaran belanja negara di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48,59 triliun. Sebanyak Rp17,04 triliun DIPA untuk instansi Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp31,55 triliun.

“Alokasi belanja Kementerian lembaga tersebut tersebar di 769 Satuan Kerja pada 47 kantor Kementerian lembaga yang akan disalurkan melalui 7 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Aceh,” kata Izharul.

Dalam DIPA untuk Kementerian/Lembaga tersebut juga dialokasikan anggaran untuk pembangunan venue PON 2024 di Aceh pada instansi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh sebesar Rp 1,07 triliun.

Izharul menjelaskan, APBN Tahun 2024 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, sebab saat ini terjadi pergeseran risiko ekonomi dari masalah kesehatan menjadi guncangan finansial global yang membutuhkan respons berbeda dan kewaspadaan yang tinggi.

“Efektivitas APBN 2024 untuk mengurangi dampak negatif risiko ekonomi dan ketidakpastian global tersebut sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas,” kata Izharul.

Lebih lanjut, Izharul melaporkan kinerja realisasi belanja negara (Belanja KL dan TKD) di wilayah Aceh sampai 30 November 2023 sebesar Rp41,51 triliun atau 84,29% dari total pagu belanja sebesar Rp49,24 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi belanja KL sebesar Rp14,49 triliun (76,76%) dan realisasi TKD sebesar Rp27,02 triliun (88,97%).

Sementara, realisasi penerimaan sampai 30 November 2023 secara keseluruhan telah mencapai Rp5,56 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp4,52 triliun dan PNBP Rp1,04 triliun.

Penghargaan Kinerja Anggaran 2023

Selain penyerahan DIPA dan TKD, dalam kesempatan itu Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh juga menyerahkan penghargaan untuk pemerintah daerah dan instansi pusat di Aceh atas capaian kinerja tahun anggaran 2023.

Ada 3 kategori penghargaan yang diberikan. Kategori pertama adalah instansi pemerintah dengan tingkat kolaborasi pelaksanaan APBN-APBD tertinggi. Penghargaan kategori ini diberikan kepada Pemerintah Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dan Badan Pusat Statistik Aceh.

Kategori kedua adalah pemerintah daerah dengan penyerapan APBD dan penyaluran TKD tertinggi. Penghargaan kategori ini diraih oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan peringkat pertama. Kemudian pemerintah Kabupaten Pidie dan Bener Meriah dengan peringkat dua dan tiga.

Penghargaan terakhir yaitu diberikan kepada pemda dengan kategori tingkat dukungan pembiayaan UMKM melalui penyaluran kredit program (KUR dan UMi) tertinggi. Peringkat pertama diberikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, kedua Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan peringkat tiga. (r/dhf)

BANDA ACEH – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Pimpinan DPRA dan unsur Forkopimda lainnya, Selasa (05/12/2023), menghadiri deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024 di Taman Sulthanah Safiatuddin, Banda Aceh.

Kegiatan itu digelar oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan menghadirkan seluruh partai politik lokal dan nasional peserta Pemilu 2024 di Aceh.

Pembacaan naskah deklarasi kampanye pemilu damai dipimpin Ketua KIP Aceh Saiful dan diikuti seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu. Seremonial tersebut disaksikan Penjabat Gubernur Aceh serta seluruh unsur Forkopimda.

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam sambutannya berpesan kepada partai politik dan para pihak yang terlibat dalam Pemilu, agar pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024 nanti benar-benar terlaksana dengan aman dan demokratis.

Gubernur mengingatkan, bahwa persatuan dan persaudaraan adalah hal yang lebih penting daripada sekadar perhelatan pemilu. Oleh karenanya Gubernur berharap semua pihak dapat menjaga kondusifitas suasana selama proses pemilu berlangsung. “Persatuan dan persodaraan itu yang lebih penting. Tunjukkan bahwa Pemilu di Aceh adalah yang paling aman dibanding daerah lain,” kata Gubernur.

Pesan untuk menjaga suasana aman selama tahapan gelaran pemilu juga disampaikan Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko, Pangdam IM Mayjen Novi Helmy Prasetya dan Kajati Aceh Joko Purwanto dalam sambutan mereka masing-masing. (r/dhf)

BANDA ACEH– Pemerintah Aceh menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh berkat kinerja positif dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Aceh (APBA) 2023.

Penghargaan kinerja positif 2023 dengan kategori instansi pemerintah dengan tingkat kolaborasi pelaksanaan APBN-APBD tertinggi itu diterima oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Izharul Haq, dalam momentum penyerahan DIPA dan TKD 2024 di Kantor Gubernur Aceh, Selasa, (5/12/2023).

Penghargaan dengan kategori yang sama juga diterima oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh dan Badan Pusat Statistik Aceh.

Selain kategori tersebut, Kanwil DJPb Aceh juga menyerahkan dua kategori penghargaan lainnya untuk pemerintah Kabupaten/Kota.

Kategori kedua adalah pemerintah daerah dengan penyerapan APBD dan penyaluran TKD tertinggi. Penghargaan kategori ini diraih oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan peringkat pertama. Kemudian pemerintah Kabupaten Pidie dan Bener Meriah dengan peringkat dua dan tiga.

Penghargaan terakhir yaitu diberikan kepada pemda dengan kategori tingkat dukungan pembiayaan UMKM melalui penyaluran kredit program (KUR dan UMi) tertinggi. Peringkat pertama diberikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, kedua Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan peringkat tiga. (r/dhf)

BANDA ACEH – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menghadiri acara Bakti Sosial Kesehatan dan Pangan Murah yang digelar Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh bersama Pemerintah Aceh di Lapangan Blang Padang, Senin (4/1/2023).

Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dalam laporannya menjelaskan, kegiatan yang juga didukung sejumlah instansi lainnya itu digelar sebagai wujud nyata pelayanan publik dan kepedulian terhadap masyarakat.

Acara itu juga berlangsung serentak di seluruh Kabupaten/Kota Aceh dimana seremonial pembukaannya diikuti secara virtual dari masing-masing pusat acara.

Acara itu juga diisi dengan berbagai kegiatan positif mencakup bhakti sosial kesehatan, pasar tani, operasi pasar, pelayanan pembuatan SIM, e-KTP dan identitas kependudukan digital, donor darah, hingga sunat masal.

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki dalam arahannya mengajak seluruh elemen pemerintah untuk terus bekerja sesuai tugas yang diemban dalam mewujudkan kemajuan Aceh dalam bingkai NKRI.

Achmad Marzuki juga menyebutkan, saat ini hampir seluruh kepala daerah di Aceh merupakan penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat, untuk mencapai pembangunan yang ditargetkan.
“Semua kita hanya penugasan, jadi kita tegak lurus kapada pemerintah pusat. Agar Aceh menjadi lebih baik dalam bingkai NKRI,” kata Achmad Marzuki.

Achmad Marzuki juga berpesan, agar bakti sosial kesehatan dan pangan murah itu tepat sasaran. “Tolong ini harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai ada kita aparat yang membeli. Masyarakat yang sedang musibah banjir juga hrus mendapat peluang pasar murah ini,” pesan Achmad Marzuki.

Seremonial pembukaan acara tersebut juga diisi dengan pelaporan situasi dari masing-masing kabupaten kota melalui video conference. Acara kemudian ditutup dengan sesi peninjauan stand pasar murah. Para pejabat utama yang hadir menyapa langsung masyarakat yang tampak antusias mengunjungi lokasi. (r/dhf)

BANDA ACEH – Penjabat Gubernur yang diwakili Sekda Aceh Bustami Hamzah, menyerahkan beasiswa yatim kepada seratusan lebih anak yatim binaan Rumah Quran Violet (RQV) Indonesia. Beasiswa itu bersumber dari Hayrat Foundation Indonesia, sebuah lembaga asal Turki.

“Mewakili rakyat Aceh untuk menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Hayrat Foundation dan Rumah Quran Violet Indonesia yang telah menjalankan program terkait bantuan beasiswa kepada anak yatim di Aceh,” kata Sekda usai penyerahan beasiswa di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin 4/12.

Program itu kata Sekda, memberi manfaat yang sangat besar bagi rakyat Aceh, terutama anak-anak yatim. Sehingga mereka mendapatkan kesempatan dan hak yang sama di bidang pendidikan.

Sekda menyebutkan pendidikan dan pengasuhan anak yatim merupakan tugas mulia dalam ajaran Kslam, yang memegang peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Islam mengajarkan pentingnya peduli kepada anak-anak yatim. Pendidikan dan pengasuhan yang Islami tidak hanya memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan rasa tanggung jawab kepada mereka. Nabi Muhammad bahkan telah menunjukkan sikap bahwa, mengasuh anak yatim dengan penuh kasih sayang dan memberikan pendidikan yang baik akan mendatangkan keberkahan dan pahala.

“Pendidikan dan pengasuhan anak yatim merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi langkah Rumah Quran Violet Indonesia yang menggandeng Hayrat Turki untuk menjalankan program yang sangat mulia ini,” ujar Sekda.

Perhatian dan kepedulian terhadap anak yatim, lanjut Sekda, tidak cukup hanya berlangsung pada waktu tertentu saja, tetapi harus dilakukan sepanjang waktu, sampai mereka memasuki fase perkembangan dan usia yang bisa hidup mandiri. Pendidikan dan tumbuh-kembang mereka pada hakikatnya, merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya.

Presiden Hayrat Foundation Indonesia, Dr. Celal Akar, mengatakan Hayrat Foundation berkhidmat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban. NGO ini didirikan tahun 1974 di Turki dan kini telah tersebar di 30 negara termasuk Indonesia.

Selain memberikan beasiswa kepada anak yatim, Celal Akar mengatakan, Hayrat Foundation juga memiliki percetakan Quran kedua terbesar di dunia. “Alhamdulillah kita menyebarkan ke seluruh dunia secara gratis,” kata dia.

Sementara itu, Founder RQV Indonesia, Azmi Fajri Usman, menyebutkan ada 150 anak yatim binaan RQV di Aceh. Sebagai orang Aceh ia menegaslan jika RQV akan terus memberikan yang terbaik bagi Aceh.
Sebagai anak Aceh kami akan terus memberikan yang terbaik sebagaimana pemerintah Aceh telah memberikan yang terbaik untuk para anak yatim di seluruh Aceh. (r/dhf)